Kasus korupsi yang terjadi di KPU Provinsi Jatim membuat KPU Pusat harus turun tangan. Salah satu tersangka kasus itu adalah Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo. Senin (10/1) Wakil Ketua KPU Pusat Prof Dr Ramlan Surbakti MA menggelar pertemuan dengan empat anggota KPU Jatim.
Melalui Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Presiden SBY bertekad dan optimistis persepsi dunia terhadap Indonesia sebagai salah satu negara paling korup dapat diperbaiki.
Pengusutan dugaan korupsi Badan Umum Milik Daerah (BUMD) BPR Bank Pasar sebesar Rp 2 miliar mulai mengerucut. Usai memeriksa Banwas, Konsorsium yang merupakan saksi sampingan, Polres Lumajang mulai memanggil satu per satu saksi kunci.
Kejaksaan Negeri Lumajang bakal berkonsultasi ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebelum menetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran DPRD pada 2002-2003. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah ekspos kasus di hadapan Kejaksaan tinggi terlebih dahulu. Dan, Kejati memberikan arahan, untuk menentukan siapa yang dijadikan tersangka.
Semakin panjang saja daftar ketua DPRD yang menjadi pesakitan karena korupsi. Gubernur Sulawesi Tengah Aminuddin Ponulele mengeluarkan surat izin (persetujuan) pemeriksaan Ketua DPRD Morowali H Zainal Abidin Ishak. Surat persetujuan gubernur tertanggal 7 Januari 2005 itu, kemarin, diserahkan langsung ke Kejati Sulteng.
Pengusutan terhadap pejabat di Kupang dan Sulawesi Utara yang diduga korupsi dinilai sangat lambat, bahkan seperti jalan di tempat.
Situasi Komedi (Sitkom) Bajaj Bajuri yang ditayangkan pada Minggu petang (2 Januari 2005) di sebuah stasiun TV menyentil telak oknum yang tega mengorupsi bantuan untuk korban gempa dan tsunami baru-baru ini. Karakter Emak menjadi personifikasi oknum tokoh culas tersebut.
Untuk memberantas KKN dan menegakkan hukum, siapa pun yang memimpim Indonesia sekarang ini dihadapkan pada penilaian yang serba salah atau disalahkan. Jika melangkah hati-hati untuk memenuhi prosedur standar hukum, disalahkan karena lamban dan tak berdaya terhadap pelaku KKN. Tetapi jika melakukan langkah baru yang menyentak, dinilai hanyalah sekadar sensasi mencari popularitas.
Barry Irwin dan Damian Adams-dua kuasa hukum Monsanto Company dari kantor hukum Watson, Farley and Williams-memberikan penjelasan tentang kebenaran hasil investigasi yang dilakukan Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Badan Pengawas Pasar Modal AS kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari hasil penyelidikan kedua instansi itu, Monsanto Company terbukti menyuap seorang pejabat tinggi di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia sebesar 50.000 dollar AS. Bahkan, periode 1997-2002, Monsanto Company telah menyuap sebanyak 140 pejabat tinggi Indonesia dan keluarga mereka.
Panitia Anggaran DPRD Jawa Barat akhirnya sepakat untuk menghapus dana kemitraan dan tunjangan hari raya untuk wartawan. Dana sebesar Rp 500 juta itu rencananya akan dialihkan ke pos anggaran lain yang lebih membutuhkan.
