Malam itu begitu mencekam. Suasana gedung Kejaksaan Negeri Kendari pada Jumat (20/8) tersebut begitu ricuh. Massa di halaman gedung Kejaksaan Negeri di Kendari kian tak terkendali. Sementara itu, di dalam gedung, keadaan tak kalah gentingnya. Sebanyak 22 mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari periode 1999-2004 berkeras menolak keinginan kejaksaan. Mereka harus ditahan.
Sepanjang 2004 tercatat terdapat 46 kasus korupsi di Jawa Timur, dengan melibatkan pejabat dari tingkat paling rendah, yakni kepala desa hingga bupati atau Ketua DPRD. Kalau dijumlahkan semua, nilai uang yang dikoruspi sangat fantastis, yakni mencapai Rp 6,3 triliun, kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Deddy Prihambudi saat menyampaikan Catatan Akhir Tahun 2004 di kantornya, Rabu (29/12) sore.
Pemkab Malang tampaknya kian gerah dengan kasus dugaan korupsi kimbun senilai Rp 3 miliar di Dinas Perkebunan dan Pertanian (DPP) kabupaten. Kemarin, Sekkab Malang Betjik Soedjarwoko langsung memanggil tiga pejabat DPP yang sebelumnya diperiksa kejari kabupaten sebagai saksi kasus itu.
DPC PDIP Kabupaten Blitar langsung bereaksi atas nasib yang diterima Muhadi. Para pengurus menyatakan akan memberikan perlindungan atau bantuan kepada Muhadi. Sebab, Muhadi merupakan salah satu kader dari partai berlambang banteng gemuk moncong putih tersebut.
Berbagai kalangan masyarakat di Blitar ternyata sudah menduga dan memprediksi bahwa Bupati Imam Muhadi terlibat dan terseret dalam kasus dugaan korupsi kas daerah Rp 68 miliar. Bahkan, di kalangan karyawan pemkab pun sudah menduga sebelumnya kalau Muhadi bakal ditahan, menyusul empat tersangka sebelumnya.
Forum Pengawas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (FP APBD) Kabupaten Batang menduga telah terjadi kebijakan pelanggaran hukum dan korupsi yang dilakukan oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang.
Kasus-kasus korupsi di Indonesia -- yang sudah di SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) -- bakal dibuka dan diusut kembali. Bahkan penyidikan kembali atas kasus korupsi yang di SP3 itu bakal dikuatkan dengan adanya task force atau gugus tugas khusus untuk menangani kasus tersebut.
Kepolisian Daerah (Polda) Jateng sudah menangani 27 kasus tindak pidana korupsi yang berlangsung sejak 2002. Kapolda Irjen Pol Drs Chaerul Rasjid SH memerinci, pada 2002-2003 Polda telah menyidik sembilan kasus.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta makin serius mengungkap dugaan korupsi proyek Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Rp 6,9 miliar. Setelah ada surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) dan penetapan Wali Kota Surakarta H Slamet Suryanto dan Kepala Kantor Keuangan Drs Anung Indro Susanto sebagai tersangka, tim penyidik mulai menyita barang bukti.
Kapolres Nganjuk AKBP Dunan Ismail Isja menepati janji. Kemarin, berkas pemeriksaan mantan Ketua DPRD Nganjuk Marmun, akhirnya, dilimpahkan ke kejaksaan. Dia merupakan tersangka utama kasus dugaan korupsi anggaran dewan yang bernilai miliaran rupiah.
