Sejumlah tanggapan kemarin muncul atas hasil survei Transparency International Indonesia (TII) soal persepsi perilaku korupsi di sejumlah kota dan lembaga di Indonesia.

Menteri Keuangan Jusuf Anwar mengaku tidak peduli dengan kesimpulan TII yang menyatakan dua lembaga di bawahnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak, sebagai lembaga yang terkorup.

Jusuf mengaku lebih memilih berkonsentrasi pada upaya konkret melakukan perbaikan di lingkungan departemennya. Biarin. I don't care dengan semangat mereka, ujarnya di Jakarta kemarin.

Departemen Keuangan, kata Jusuf, telah berupaya melakukan pembenahan internal secara intensif. Contohnya, ujar dia, penerapan sistem pemeriksaan barang dengan metode dua jalur--jalur hijau dan merah--di Direktorat Bea dan Cukai Tanjung Priok untuk menekan tingkat penyelundupan. Kalau cuma pernyataan (tuduhan), biarkan saja, ujarnya.

Jusuf juga meragukan tudingan bahwa telah terjadi kebocoran 30-40 persen di Direktorat Pajak. Menurut dia, jumlah wajib pajak yang terindikasi bermasalah dan tengah diperiksa hanya dua persen dari total wajib pajak.

Tanggapan berbeda datang dari Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Dia menganggap hasil survei TII, yang menyatakan Jakarta sebagai kota terkorup, sebagai masukan untuk introspeksi dalam menjalankan pemerintahan. Namanya masukan, ya, positif untuk evaluasi kinerja aparat kita, ujarnya.

Begitupun, Sutiyoso menilai wilayahnya bukan kota terkorup. DKI Jakarta, menurut dia, berbeda dengan kota Jakarta. Jakarta yang disebut daerah terkorup, kata Sutiyoso, adalah pusat pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang juga mencakup kepolisian, kejaksaan, dan Bea-Cukai. DKI Jakarta hanya satu bagian Jakarta, katanya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) M.S. Hidayat, yang dimintai tanggapan soal survei itu--karena responden penelitian adalah kalangan pebisnis--mengaku terkejut dengan hasil survei tersebut, terutama dalam hal Jakarta kota terkorup. Hal ini, kata dia, sangat mengkhawatirkan mengingat Jakarta adalah ibu kota sekaligus pusat bisnis terbesar di Indonesia. Harus ada yang concern mengatasi ini.

Ia mengaku belum bisa memastikan apakah kalangan pengusaha merasakan aktivitas mereka di Jakarta sangat diganggu praktek korupsi. Ia berjanji akan membawa hasil survei itu ke rapat pimpinan Kadin. Kami menganggap ini serius, ujarnya. budi riza/setri yasra/sunariyah

Sumber: Koran Tempo, 18 Februari 2005