Politik uang bukan barang baru di dunia pilih-memilih, termasuk dalam pemilihan kepala daerah langsung. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai mewanti-wanti agar para calon anak buahnya jangan main duit untuk mengalahkan pesaingnya.

Kita bertekad untuk menghapus praktek KKN. Karena itu, jangan ulangi praktek-praktek demikian pada pilkada (pemilihan kepala daerah), ujar Presiden dalam pidato pembukaan Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Presiden lalu meminta Kepala Polri, Jaksa Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Pemilihan Umum untuk mengawasi aksi para calon. Saya sampaikan penghargaan yang tinggi kepada mereka yang mampu mencegah. Jangan menunggu sampai terjadi (politik uang).

Ia mengingatkan agar para calon siap menang dan siap kalah. Presiden Yudhoyono pun pernah kalah dalam pemilihan wakil presiden pada 2001. Kalau saya mau mencari kambing hitam, banyak alasan. Tapi untuk apa? ujarnya.

Tak lupa Presiden meminta KPU sebagai pelaksana pemilihan memasyarakatkan pemilihan secara luas. Presiden pun memuji pemasyarakatan yang dilakukan KPU pada Pemilu 2004 karena dinilai cukup gamblang dengan menggunakan gambar-gambar yang jelas dan bahasa yang pendek-pendek. Jangan terlalu ilmiah karena bisa salah tafsir, ujarnya.

Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf dalam jumpa persnya ikut menekankan agar calon kepala daerah tak berpolitik uang. Departemen Dalam Negeri pun berencana membentuk desk hukum di tiap daerah yang menggelar pemilihan.

Anggota desk itu: polisi, jaksa, dan KPU daerah. Desk akan mengevaluasi dan menilai pelanggaran yang dilakukan calon untuk diselesaikan secara hukum, katanya. Kloplah. abdul manan

Sumber: Koran Tempo, 18 Februari 2005