EKSAMINASI PUTUSAN HAKIM--Eksaminasi artinya MENGUJI dalam arti yang luas Putusan PN diuji dengan putusan banding Pengadilan Tinggi. Putusan PT diuji dengan Kasasi MA, Putusan MA diuji dengan PK (Peninjauan Kembali).
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng ternyata Cuma bisa gertak sambal, terkait pengembalian uang koruptor. Sebab,ancaman penyitaan harta para tersangka dugaan korupsi APBD Jateng 2003, bila tak mengembalikan uang negara yang diterimanya sampai Jumat 24 Desember lalu, ternyata hanya omong kosong.
Kendari-Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Sultra) membuat gebrakan berani. Setelah menetapkan Bupati Konawe sebagai tersangka korupsi, kemarin menyusul 37 anggota DPRD Kabupaten Konawe periode 1999-2004 dinyatakan sebagai tersangka. Mereka adalah para tersangka korupsi uang pesangon sebenar Rp 2 miliar.
Membaca tulisan M. Ikhsan Modjo di koran ini (2/12) yang menggugat program privatisasi bertahap, ada beberapa permasalahan utama privatisasi yang menurut hemat penulis kurang memperoleh perhatian.
Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang tengah dikaji oleh pemerintah diharapkan mampu menarik kembali dana-dana milik warga negara Indonesia yang menganggur di berbagai lembaga keuangan internasional sebesar 60 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 540 triliun ke dalam negeri.
Banyak orang berhaji hanya menjalankan ibadah formalnya. Seharusnya, berhaji dengan ibadah formal saja tidak cukup, sekalipun hal itu juga penting. Mereka harus pula memahami dan menjalankan maknanya, sehingga hidupnya menjadi sempurna.
Sebagai pengagum Joseph Stiglitz, saya tergolong beruntung karena berhasil bertemu, berdiskusi, dan berdebat secara langsung dengan sang pemenang Nobel bidang ekonomi tahun 2001 dalam pelbagai kesempatan. Dalam kesempatan makan pagi sebelum Pak Stiglitz memberikan public lecture di Jakarta pada Selasa (14/12) lalu, saya mengajukan pertanyaan tentang pandangan Stiglitz mengenai privatisasi (dan pasar) yang menurut saya ditangkap tidak komplet dan tidak benar oleh banyak kalangan di Indonesia, termasuk kutipan hakim majelis konstitusi dalam memutuskan pembatalan UU Nomor 20/2002.
Upaya Kejati dengan meminta para mantan anggota DPRD Jateng periode 1999-2004 mengembalikan uang yang diduga bermasalah dari APBD 2003, dinilai tak jelas arahnya. Institusi penegak hukum tersebut semestinya bisa melakukan pembekuan aset para tersangka dalam menangani kasus tersebut.
Silang pendapat dana wartawan dalam RAPBD 2005 belum berhenti. Setelah beberapa anggota Dewan berniat memangkas habis anggaran itu, Dewan akhirnya hanya meminta agar anggaran yang diusulkan Biro Humas dan Protokoler Pemerintah DKI itu dievaluasi.
Jakarta rupanya perlu memangkas rencana belanja tahun depan hingga Rp 1,2 triliun, dari semula hanya Rp 600 miliar. Komisi C DPRD DKI mengungkapkan, ada kemungkinan pada 31 Desember 2004 penyerapan APBD 2004 sudah menembus angka 95 persen, hingga sisa anggaran hanya sekitar Rp 700 miliar.
