Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Biro Humas dan Protokoler, mengusulkan anggaran miliaran rupiah untuk urusan media. Memang, tak semua anggaran disebutkan secara tegas untuk wartawan. Tapi usulan itu tetap dipertanyakan banyak kalangan.

Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2005 DKI Jakarta, biro ini mengusulkan anggaran kegiatan liputan media massa sebesar Rp 1,5 miliar. Angka yang sama juga diusulkan untuk kegiatan wawancara dan dialog media massa. Selain itu, biro ini pun mengusulkan anggaran kegiatan kemitraan untuk wartawan Balai Kota sebesar Rp 150 juta. Dana itu digunakan untuk dua kali kegiatan dengan jumlah 70 orang peserta.

Kepala Biro Humas Pemerintah DKI Jakarta Catur Laswanto mengatakan, semua dana itu akan dipakai untuk sosialisasi kebijakan pemerintah daerah. Kita butuh dana besar untuk sosialisasi program pemerintah daerah. Apalagi untuk kegiatan semacam dialog di televisi, kata Catur.

Biro Humas Pemerintah DKI, kata Catur, tidak hanya mengurusi wartawan. Karena itu, menurut dia, dari total anggaran Biro Humas sebesar Rp 35,585 miliar itu tidak semuanya digunakan untuk kegiatan wartawan. Kita juga punya kegiatan jamuan tamu dan protokoler lain, kata dia.

Tapi, menurut Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Naingolan, usulan anggaran ini tidak wajar. Dia curiga anggaran ini digunakan untuk membayar wartawan. Wartawan itu kan sudah digaji oleh perusahaannya. Harusnya tidak ada lagi itu anggaran untuk wartawan dalam APBD, kata dia.

Ketua Komisi A DPRD DKI Achmad Suaidy berjanji mempertanyakan anggaran tidak jelas di biro ini. Dia menganggap wajar adanya anggaran untuk media massa ini di biro ini. Yang penting, jangan digunakan untuk mempengaruhi berita, kata anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini.

Namun, menurut anggota Fraksi Keadilan Sejahtera Slamet Nurdin, alokasi anggaran ini bisa mempengaruhi obyektivitas wartawan. Demokratisasi bisa bungkam, kalau pemerintah DKI membayar media, kata Slamet.

Catur sendiri membantah pihaknya membayar wartawan. Tidak ada anggaran untuk wartawan. Yang ada anggaran untuk media massa seperti penerbitan Media Jaya, katanya. multazam/suryani ika sari

Sumber: Koran Tempo, 21 Desember 2004