Samuel Nitisaputra, Ketua Indonesia Voter Initiatives, mengatakan, pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah hari ini rawan praktek politik uang. Dalam keterangan persnya kemarin, ia menilai pemilihan Ketua DPD untuk pertama kalinya ini penuh nuansa politik. Seperti dengan pemilihan Ketua DPR maupun MPR, pemilihan Ketua DPD tak lepas dari lobi-lobi politik yang menggunakan uang, katanya.

Menurut dia, masalah politik uang untuk menjadi orang nomor satu di DPD memang ada, meski tak begitu terbuka seperti pemilihan Ketua DPR periode yang lalu. Samuel mengaku menerima informasi bahwa kisaran tawaran uang untuk lobi-lobi mencapai ratusan juta rupiah. Kabar politik uang tak santer, karena mereka melakukan via pesan pendek telepon seluler alias SMS, bukan menenteng uang.

Menurut Indonesia Voter Initiatives, ada empat kandidat yang mengemuka dalam bursa Ketua DPD. Mereka adalah Sarwono Kusumaatmadja, Ginandjar Kartasasmita, Irman Gusman, dan La Ode Ida. Mereka rata-rata berhubungan dengan partai politik, kata Samuel.

Ia menjelaskan, Sarwono dan Ginandjar berkecimpung di Partai Golkar. Sedangkan La Ode Ida pernah menjadi pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia yang berbau Golkar. Begitu juga Irman Gusman, pengusaha dari Padang, Sumatra Barat, yang masih berkaitan dengan Beringin.

Anggota tim sukses Sarwono, Leonardo, mengakui politik uang dalam persaingan para calon Ketua DPD memang sangat terasa. Baunya sih ada (politik uang), kayak kentut, wujudnya tak jelas, katanya.

Ia mengatakan, politik uang untuk mempengaruhi para anggota DPD dalam memilih bisa dalam banyak bentuk, misalnya menanggung biaya tiket pesawat maupun entertainment alias mentraktir ke tempat hiburan. Ardo, begitu ia disapa, mengaku bisa membaca gerak-gerik politik uang, meski tak bisa membuktikannya. Namun, ia membantah bahwa bosnya ikut main uang untuk mendapatkan dukungan. Memang kami melakukan lobi-lobi, tetapi tak ada tawaran macam-macam. ujar Ardo.

Menurut Samuel, yang tak kalah rawan dalam pemilihan pimpinan DPD adalah ketika pengambilan suara. Para pemilih bisa memasang simbol atau cara tertentu untuk menunjukkan pilihannya. Cara itu berhubungan dengan pencairan dana politik. Yang paling aman, mencoblos, katanya.

Kemarin, kandidat asal DKI Jakarta Sarwono Kusumaatmadja berjanji memberantas proyek buku di sekolah jika ia terpilih. Karena ini penyakit pendidikan, ujarnya kemarin.

Ia mengaku peduli pada pendidikan sehingga merasa terpanggil untuk memberantas penyimpangan. Apalagi, menurut dia, investasi terbesar orangtua dan bangsa ada pada anak. Pelayanan terhadap masyarakat menjadi tugas utama pemimpin.

Bekas Menteri Lingkungan Hidup di era Presiden Soeharto ini memastikan, ia tak mungkin melupakan janjinya kepada warga Jakarta yang menjadi konstituennya. Kalau anggota DPR bisa ngumpet di belakang partainya, tapi anggota DPD yang tak tepat janji harus menghadapi masyarakat langsung, ujarnya.

La Ode berjanji membangun citra baik DPD dan memperkuat peran lembaganya dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional. Perjuangan melalui DPD harus berorientasi kepada kepentingan rakyat di daerah, katanya.

Menurut dia, kepentingan rakyat di daerah terkait langsung dengan hak politik dan hak ekonomi. Hak politik untuk terlibat dalam proses pengelolaan kebijakan pemerintahan, dan hak ekonomi untuk mengembangkan ekonomi di daerah.

Adapun Irman Gusman ingin DPD menjadi pengimbang DPR dalam tugas legislasi. Ia menilai, selama ini legislasi terlalu sentralistik, tak berpijak ke daerah. Jika terpilih menjadi Ketua DPR, dalam enam bulan pertama, ia melakukan konsolidasi internal kemudian menjemput aspirasi ke daerah, sekaligus sosialisasi. Irman akan mengusahakan pengkajian ulang Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kalau perlu penguatan, akan diperkuat, katanya.

Ginandjar mengaku belum terlibat kampanye media massa karena belum merasa yakin. Soal dukungan ia tak mau berpegang kepada angka, meski mengusahakan dukungan sebanyak mungkin. Berapa besar peluangnya, saya belum bisa nyatakan, katanya, Selasa lalu. ami a/m ulfah/rr. Ariyani/jobpie s

Sumber: Koran Tempo, 1 Oktober 2004