Sekitar 4.000 pejabat China telah mengorupsi dana-dana serta melarikannya ke luar negeri dalam dua dekade terakhir. Total dana yang mereka bawa kabur setidaknya mencapai 50 miliar dollar AS. Pemerintah China telah menyusun langkah untuk mengusut kasus korupsi itu. Alasannya, praktik korupsi yang masih terus merajalela telah membuat legitimasi Partai Komunis di Negara Tirai Bambu itu merosot.

Harian milik pemerintah, Evening Legal News, hari Kamis (19/8) memberitakan, dana- dana hasil korupsi itu dibawa kabur ke luar negeri melalui offshore financial centers atau sering disingkat dengan offshore centers. Itu adalah julukan bagi negara-negara-pada umumnya berukuran kecil dari segi luas wilayah-yang menawarkan diri sebagai pusat-pusat keuangan internasional dengan jaminan kerahasiaan bank yang ekstra ketat.

Informasi itu disampaikan Kementerian Perdagangan China yang dikutip oleh kantor berita China, Xinhua, Kamis. Mei Xinyu, yang menulis laporan itu, mengatakan, China menghadapi masalah pelarian modal paling serius keempat di dunia.

Beri peringatan
Kalangan pemimpin China telah memberi peringatan bahwa Partai Komunis dapat kehilangan legitimasi bahkan terancam kehilangan kekuasaan jika gagal memberantas korupsi. Karena isu korupsi pula, sejumlah dinasti di China punah.

Lagi pula, wabah korupsi di kalangan pejabat Pemerintah China masih terus menjadi isu yang paling banyak dikeluhkan rakyat. Korupsi sebenarnya telah dicoba diredam dalam beberapa tahun, terutama sejak kelompok komunis berkuasa tahun 1949. Upaya peredaman korupsi itu diperkuat lagi lewat reformasi ekonomi yang diperkenalkan pada dekade 1970-an.

Ketika saya melihat laporan itu, saya sangat kaget, kata Ye Duchu, seorang profesor di Sekolah Partai Sentral. Kita perlu mengurangi celah-celah korupsi secepatnya karena penduduk China benar-benar khawatir. Tentu saja sistem kita dan sistem pemerintahan mempunyai celah untuk korupsi, tidak cuma satu, tetapi ada beberapa celah, kata Ye.

Wen Jiabao turun tangan
Hal-hal itu segera mendorong Perdana Menteri Wen Jiabao untuk memerintahkan pengelola keuangan segera mengembangkan berbagai cara untuk menanggulangi masalah itu.

Sejumlah pengamat mengatakan, para pejabat korup China melarikan dana lewat sejumlah perusahaan swasta. Perusahaan swasta itu kemudian mentransfer dana-dana itu ke offshore centers seperti Kepulauan Virgin, Bahama, dan Bermuda.

Mereka membentuk perusahaan di offshore centers hanya dengan biaya antara 500 hingga 1.000 dollar AS. Setelah itu mereka kembali memasukkan dana ke China untuk memulai bisnis dengan berkedok sebagai investor asing, kata Mei Xinyu.

Ia memperkirakan, perusahaan-perusahaan China dan orang per orang telah mendaftarkan puluhan ribu firma semacam itu di offshore centers.

Tidak jelas apakah ada kaitan antara korupsi di China itu atau tidak dengan peran Bermuda dan Hongkong. Investasi asing yang masuk dan keluar dari Hongkong lebih banyak bermuara sekaligus berhulu ke Bermuda. Hongkong adalah salah satu investor asing terbesar di China di samping Taiwan.

Di Provinsi Henan, tiga pejabat tinggi pemerintahan telah melarikan dan mentransfer sejumlah besar uang luar negeri melalui perusahaan di offshore centers.

Mei mengambil contoh kasus yang menimpa Cheng Sanchang. Ia adalah mantan Ketua Partai Komunis di Kota Henan. Cheng mendirikan sebuah perusahaan di Selandia Baru sebelum ia melarikan diri. Ia kemudian mentransfer semua uangnya melalui perusahaan itu.

Cheng Sanchang meninggalkan China tahun 2002 dalam jabatannya sebagai pimpinan Yugang Corp. Ia diduga telah membawa lebih dari 10 juta yuan.

Laporan tentang korupsi hampir tiap hari muncul dalam media Pemerintah China. Berita terbaru adalah soal lebih dari 500 pejabat Partai Komunis, pejabat pemerintahan, atau eksekutif di perusahaan milik negara yang melarikan diri.

People