Buruh minta bonus. Sebanyak 4.000 orang buruh PT Panasonic Manufacturing yang ngendon di Bogor mogok, sehingga produksi macet total. Para buruh menuntut bonus dua bulan gaji penuh supaya dibayarkan.
Proses penyidikan perkara pidana terhadap Kepala Biro Pembinaan Operasi Polri Brigjen Samuel Ismoko dan 17 penyidik Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri terhenti.
Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengaku hampir setiap hari dirinya menerima pengaduan adanya jaksa yang meminta uang kepada mereka yang terlibat masalah hukum. Jaksa semacam ini, katanya, akan ditindak tanpa pandang bulu.
Sesuai dengan nama yang disandangnya, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, tugas utama kementerian ini adalah meningkatkan pendayagunaan aparatur negara. Nama yang disandangnya itu bisa membuat orang jadi bertanya: apakah aparatur negara selama ini kurang berdaya guna? Setelah itu, seandainya pendayagunaannya dirasakan sudah optimal, tentu wajar jika timbul pertanyaan di benak kita: apakah kementerian ini masih dibutuhkan?
Dua mitra asing, PT Thames PAM Jaya dan PT PAM Lyonnaise Jaya dinilai gagal mengelola dan memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI harus memutuskan kerja sama antara Perusahaan Daerah Air Minum dan dua mitra asing yang telah dilakukan sejak Januari 1998 itu.
Negara Republik Indonesia tetap dirugikan dalam perkara korupsi Rp 169,710 miliar yang diduga dilakukan Ketua Umum Koperasi Distribusi Indonesia Nurdin Halid. Pasalnya, sampai sekarang uang tersebut belum ada yang kembali masuk ke kas negara. Padahal, uang itu milik negara karena berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia.
Goldmans Sachs selaku penasehat keuangan Pertamina dalam penjualan dua tanker raksasa (very large crude carriers/VLCC) mengakui sudah melakukan prosedur yang benar dalam mengatur tender penjualan yang memunculkan Frontline Ltd dari Swedia sebagai pembeli. Prosedur yang dilakukan ini justru menguntungkan Pertamina.
Perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Maluku selama ini dinilai tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Akibatnya, banyak proyek dan program yang diberikan kepada masyarakat tidak dapat difungsikan atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi mubazir.
Terkait dengan pembeberan data oleh Komite Pemberantasan Korupsi yang menunjukkan bahwa Riau termasuk lima besar provinsi terkorup di Indonesia, pihak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Chaidir terkesan masih sulit menerima kenyataan ini. Selain sementara hanya bisa menyatakan sikap amat prihatin, Chaidir juga akan segera berupaya mengklarifikasi kebenaran data tersebut.
Komisi III DPR memastikan tidak akan membahas terlebih dulu pengajuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2005 untuk Kejaksaan Agung.
