Bupati Malang Sujud Pribadi ditengarai menggunakan fasilitas negara untuk konsolidasi pemenangannya dalam pemilihan kepada daerah (pilkada) Agustus mendatang.
Pungutan liar (pungli) dan praktik percaloan semakin transparan terjadi di Kantor Pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara. Para petugas tidak malu-malu lagi meminta uang lelah atau uang rokok kepada warga yang mengurus surat-surat tanah. Bahkan, petugas BPN yang berseragam malah menawarkan jasa kepada warga.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Yogyakarta akhirnya menetapkan sejumlah nama mantan anggota DPRD Yogyakarta periode 1999-2004 sebagai tersangka kasus korupsi berkedok dana purnatugas (DPT). Negara dirugikan sekitar Rp3 miliar.
Selain masalah hak asasi manusia, menurut Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, parlemen Amerika Serikat meminta transparansi yayasan dan koperasi milik TNI. Saya bilang, saya sekarang sedang mendata kembali semua bisnis TNI, kata dia kepada Tempo, Kamis (24/3), menjelaskan kunjungannya ke Amerika.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui tidak mudah memberantas korupsi dalam waktu singkat. Ia beralasan, korupsi di Indonesia merupakan perilaku yang sudah tumbuh subur di masyarakat sejak dulu.
Kendari-Aktivis di Kendari Sultra kecewa dengan sikap Kejati Sultra yang tak memproses dugaan korupsi di PLTD Lambuya senilai Rp 28 miliar lebih. Kemarin, aktivis HMI Cabang Kendari dan Koalisi Antikorupsi (KAK) berunjuk rasa ke sekian kali memprotes Kejati.
Rencana pemerintah untuk menggratiskan pendidikan di tingkat SD perlu disikapi secara berhati-hati. Jangan sampai pembebasan biaya itu hanya jadi komoditas politik, sementara praktik di lapangan murid tetap dikenai berbagai pungutan melalui komite sekolah. Penggratisan SD juga harus menjamin sekolah memiliki dana yang cukup agar mutu pendidikan yang diselenggarakan tidak makin merosot.
Ditinjau dari sudut prinsip-prinsip dan proses bekerjanya organisasi agar mencapai tujuannya secara optimal, birokrasi tidak berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya, seperti organisasi perusahaan, organisasi sepak bola, organisasi kekuatan sosial politik, dan masih banyak lagi. Semua prinsip-prinsip yang mendasarinya, seperti apakah organisasi lini dan staf yang tradisional, atau organisasi yang flat ala Deming dan sebagainya, sama saja.
Jaksa Kejaksaan Tinggi Banten terpaksa mengeluarkan mantan Sekretaris DPRD Banten Tardian AS, salah satu terdakwa kasus korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten tahun 2003 sebesar Rp 14 miliar, dari Rumah Tahanan Negara Serang.
Jika ingin mendapatkan orang-orang yang berkualitas dan mampu melakukan pengawasan terhadap Kejaksaan Agung, sebaiknya seleksi anggota Komisi Kejaksaan yang saat ini berlangsung tidak mengikuti model seleksi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi atau Komisi Yudisial.