Penulis mendapatkan banyak sekali e-mail dari tanah air terkait dengan pernyataan Sekjen Gowa Andi W. Saputra tentang alasan Singapura yang belum bersedia menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.
Pengalihan dana kompensasi kenaikan harga BBM untuk program bantuan sosial, seperti penduduk miskin, panti asuhan, pendidikan, kesehatan, dan desa tertinggal saat ini masih hangat diperdebatkan. Tidak sedikit yang menolak karena menganggap bahwa kegiatan itu tidak banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Di sisi lain, banyak yang setuju karena program ini dipercaya dapat digunakan sebagai terapi untuk mengurangi berbagai penyakit sosial, seperti kemiskinan, kebodohan, dan ketidakberdayaan.
Menjelang digulirkannya dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah khususnya untuk sektor pendidikan, kini sejumlah daerah mulai melakukan publisitas tentang kondisi persoalan pendidikan di daerahnya masing-masing. Namun, disinyalir tak jarang dari data yang diekspose itu sengaja dibesar-besarkan agar mendapat dana yang besar pula.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 11 penyimpangan realisasi belanja daerah kota Depok Tahun Anggaran 2004 senilai Rp 7,4 miliar. Dari total jumlah tersebut, indikasi kerugian keuangan daerah Rp 2,8 miliar dan pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp 4,6 miliar.
Pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letjen TNI Djoko Santoso tentang penambahan 22 komando teritorial (koter) yang terdiri dari tiga markas komando resort militer (makorem) dan 19 markas komando distrik militer (makodim) cukup mengejutkan banyak pihak. Keputusan tersebut dinilai bertentangan dengan wacana reformasi di tubuh TNI yang masih bergulir hingga hari ini. Penegasan komitmen TNI untuk melakukan reformasi yang tertuang dalam buku putih Dephan, yang salah satunya ditujukan untuk mewujudkan tentara profesional dalam memerankan diri sebagai alat negara di bidang pertahanan negara lalu dipertanyakan.
Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lambok Hamonangan Hutauruk memprediksi politik uang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung meningkat lebih dari 200% dibanding pilkada oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sejumlah perwira TNI, Polri, dan pejabat sipil diduga menerima aliran dana penebangan liar (illegal logging) sebesar Rp25,62 miliar dari pengusaha Malaysia Wong Tse Thung, yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO).
Sekitar 50 orang yang menamakan diri Brigade Aksi Tangkap Koruptor melakukan aksi unjuk rasa di Markas Besar Polisi Republik Indonesia kemarin. Mereka menuntut agar polisi menangkap dan menyita aset para koruptor.
Ada yang menarik dari hasil Muktamar X Jamiyyah Ahlith Thariqah Al Mu
Sebanyak 8 perusahaan kemarin mengikuti tender pengadaan helikopter angkut MI-17 produksi Rosoboronexport, Rusia, senilai USD 35,2 juta di Mabes TNI-AD. Dari 8 perusahaan itu, ada beberapa rekanan yang justru mengajukan penawaran mencapai USD 1 juta lebih tinggi dari pada plafon, yakni USD 36,2 juta. Mabes TNI-AD membutuhkan setidaknya lima hingga enam armada MI-17 baru. Satu unit MI-17 harganya diperkirakan USD 4,75 juta.
