SEMARANG-Berkas kasus dugaan korupsi APBD Jateng 2003 secepatnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang untuk disidangkan. Saat ini dakwaan pada empat mantan anggota DPRD periode 1999-2004 dalam tahap penyempurnaan, setelah dikonsultasikan ke Kejaksaan Agung (Kejakgung).
Gubernur Sutiyoso menyatakan tidak akan menghalang-halangi pemeriksaan para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diduga melakukan praktik korupsi.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) kini tengah mengusut dugaan penggunaan dana APBD Aceh senilai Rp4,8 miliar lebih untuk biaya pengacara Abdullah Puteh yang kini diadili dalam kasus pembelian helikopter senilai Rp12 miliar.
Perlu adanya sanksi pidana bagi pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaan mereka maupun pejabat yang tidak memuat data yang sebenarnya. Selain itu, kewajiban untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) harus diperluas sehingga pejabat pengelola dana publik seperti yayasan, asosiasi, badan hukum milik negara (BHMN) serta badan atau instansi pelayanan publik harus melaporkan kekayaan mereka.
Mahkamah Agung kembali membuka perekrutan hakim ad hoc tindak pidana korupsi. MA akan membuka pengumuman mulai 5 April hingga 29 April 2005. Anggaran yang disediakan MA untuk perekrutan kali ini adalah Rp 430 juta.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate Provinsi Maluku Utara (Malut) Ikbal Ruray sejak Jumat (1/4) sore menjadi tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate terkait kasus korupsi dana proyek pengadaan alat tangkap ikan (Pajeko) di Kota Ternate dengan nilai kontrak Rp649.500.000
Pemilihan kepala daerah secara langsung yang dimulai tahun ini akan menggunakan kartu pemilih yang berbeda dengan pemilihan umum anggota legislatif dan presiden-wakil presiden tahun lalu. Pemerintah daerah akan memutakhirkan data penduduk dan juga data pemilih potensial dalam pilkada, kemudian Komisi Pemilihan Umum di daerah-daerah akan melakukan pendaftaran pemilih.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Erry Riyana Hardjapamekas menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi akan bekerja keras memeriksa 14 pejabat Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Jakarta Timur yang diduga menggelapkan uang kelebihan pembebasan lahan di kompleks pelacuran Boker, Jalan Raya Bogor, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.
Penetapan Ketua Panitia Anggaran Dewan Kota periode 1999-2004 Ir Cinde Yulianto sebagai tersangka korupsi dana purna tugas (DPT), sepenuhnya menjadi kewenangan Kejati DIJ. Namun dalam perkembangannya, kuat sinyalemen yang menduga Cinde sengaja dikorbankan dalam kasus ini.
Massa warga yang tergabung dalam Front Penggugat Proses Hukum di Nusa Tenggara Timur berunjuk rasa keliling ke beberapa instansi di Kupang, meneriakkan kegagalan pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di wilayah itu. Mereka menilai kinerja aparat penegak hukum di NTT sangat buruk.
