Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) menangguhkan penahanan delapan dari sembilan mantan anggota DPRD yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana APBD sebesar Rp24 miliar lebih. Sedangkan seorang lagi meninggal dunia akibat penyakit asma.
Partisipasi masyarakat mengawal berlangsungnya proses pendidikan, sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya tindak korupsi dalam berbagai bentuk di lingkungan sekolah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfokuskan pemeriksaan terhadap tiga mantan pejabat yang kekayaannya meningkat secara ekstrem.
Pengamat ekonomi Faisal Basri menduga telah terjadi penyelewengan pajak hingga Rp40 triliun oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun, Dirjen Pajak Hadi Purnomo membantah dugaan itu.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kesulitan mengaudit dana bantuan bagi korban bencana gempa dan tsunami di Aceh karena lemahnya koordinasi antarlembaga di Banda Aceh.
Setiap calon wali kota dan calon wakil wali kota harus menyerahkan daftar kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Data yang berisi laporan kekayaan yang dimiliki tiap-tiap calon itu nantinya akan dipublikasikan kepada umum.
Sebagian besar rakyat Indonesia beranggapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mampu mengatasi masalah pengangguran dan kenaikan harga. Demikian hasil jajak pendapat yang diumumkan International Foundation for Election Systems (IFES) Rabu kemarin.
Mantan Sekretaris Kota (Sekkota) Mojokerto, Bachtiar Sukokarjadji bakal diperiksa Kejari (Kejaksaan Negeri) Mojokerto. Dia diperiksa kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi program pemekaran wilayah Kota Mojokerto, yang diperkirakan menghabiskan uang Rp 20 miliar lebih.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Drs Lalu Serinata mangkir dari panggilan Kejati NTB. Gubernur seharusnya diperiksa Kejati NTB, kemarin, sebagai saksi tindak pidana korupsi DPRD NTB 1999-2004 senilai Rp 24,3 miliar. Pada saat itu, Serinata menjabat sebagai Ketua DPRD NTB yang juga ketua panggar APBD.
Pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) perlu dibentuk di setiap pengadilan negeri yang ada di suatu provinsi. Hal ini perlu dilakukan agar tercipta pengadilan yang cepat dan murah karena setiap perkara korupsi di daerah bisa diadili di pengadilan tipikor tersebut.
