Majelis hakim Pengadilan Negeri Manado membebaskan mantan Ketua DPRD Johannes E. Tampi dan dua Wakil Ketua DPRD Kota Manado, Jeremia Damongilala dan Dja'far Alkatiri, dari dakwaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2003.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memverifikasi tiga laporan harta kekayaan pejabat negara, yang terdiri dari satu mantan menteri Kabinet Gotong-Royong, gubernur, dan bupati. Laporan kekayaan mereka, menurut Sjahruddin Rasul, Wakil Ketua KPK, dianggap mencurigakan karena mempunyai perbedaan jumlah harta yang signifikan sebelum dan sesudah menjabat sebagai pejabat negara.
Menjelang putusan perkara korupsi terdakwa Abdullah Puteh, sekelompok orang yang mengatasnamakan diri Komunike Bersama melakukan unjuk rasa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka meminta agar gubernur nonaktif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam itu dibebaskan.
Mabes polri belum menemukan adanya aliran dana yang mencurigakan dalam rekening milik empat perwira menengah (pamen) polisi yang diduga terlibat dalam kasus pembalakan liar illegal logging. Kesimpulan itu, menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Aryanto Budihardjo, didasarkan atas hasil penelusuran Polisi Militer yang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Sekretaris Desk Pusat Pilkada Sapto Supono mengatakan, pengadaan logistik untuk pelaksanaan pilkada tahun ini dapat dilakukan tanpa melalui proses tender. Untuk memberikan payung hukum, akan diterbitkan peraturan presiden.
Polri tidak serius menangani kasus tindak pidana, khususnya kasus korupsi. Terlebih yang menyangkut tindak pidana yang dilakukan anggotanya.
Komisaris Harianto dan Ajun Komisaris Sumadi, dua anggota Pusat Koperasi Polisi (Puskopol) Polda Papua, diperiksa Satuan Tugas Pengamanan Operasi Hutan Lestari II-2005 atas dugaan terlibat penebangan liar (illegal logging).
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) menangguhkan penahanan delapan dari sembilan mantan anggota DPRD yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana APBD sebesar Rp24 miliar lebih. Sedangkan seorang lagi meninggal dunia akibat penyakit asma.
Partisipasi masyarakat mengawal berlangsungnya proses pendidikan, sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya tindak korupsi dalam berbagai bentuk di lingkungan sekolah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfokuskan pemeriksaan terhadap tiga mantan pejabat yang kekayaannya meningkat secara ekstrem.
