Kasus dugaan penggelembungan nilai atau mark up proyek pengadaan alat siaran RRI, lembaga penyiaran negara, untuk pemilu legislatif 2004 sudah masuk tahap penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Wakil Gubernur Provinsi Papua Constan Karma menyatakan, izin pemanfaatan kayu masyarakat adat (IPKMA) merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagai implementasi otonomi daerah. Karena itu, ia menampik penilaian Departemen Kehutanan bahwa pemberian IPKMA oleh Dinas Kehutanan Papua tidak sah.
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Luky Djani menilai niat Komisi Hukum DPR untuk menunda pembahasan anggaran Kejaksaan Agung sebagai sikap yang tak pada tempatnya. Sebab, yang seharusnya dilakukan DPR adalah mengontrol apakah anggarannya efisien, efektif, atau tidak. Bukan karena like and dislike, kata dia saat dihubungi Tempo kemarin.
Buruh minta bonus. Sebanyak 4.000 orang buruh PT Panasonic Manufacturing yang ngendon di Bogor mogok, sehingga produksi macet total. Para buruh menuntut bonus dua bulan gaji penuh supaya dibayarkan.
Proses penyidikan perkara pidana terhadap Kepala Biro Pembinaan Operasi Polri Brigjen Samuel Ismoko dan 17 penyidik Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri terhenti.
Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengaku hampir setiap hari dirinya menerima pengaduan adanya jaksa yang meminta uang kepada mereka yang terlibat masalah hukum. Jaksa semacam ini, katanya, akan ditindak tanpa pandang bulu.
Sesuai dengan nama yang disandangnya, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, tugas utama kementerian ini adalah meningkatkan pendayagunaan aparatur negara. Nama yang disandangnya itu bisa membuat orang jadi bertanya: apakah aparatur negara selama ini kurang berdaya guna? Setelah itu, seandainya pendayagunaannya dirasakan sudah optimal, tentu wajar jika timbul pertanyaan di benak kita: apakah kementerian ini masih dibutuhkan?
Dua mitra asing, PT Thames PAM Jaya dan PT PAM Lyonnaise Jaya dinilai gagal mengelola dan memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI harus memutuskan kerja sama antara Perusahaan Daerah Air Minum dan dua mitra asing yang telah dilakukan sejak Januari 1998 itu.
Negara Republik Indonesia tetap dirugikan dalam perkara korupsi Rp 169,710 miliar yang diduga dilakukan Ketua Umum Koperasi Distribusi Indonesia Nurdin Halid. Pasalnya, sampai sekarang uang tersebut belum ada yang kembali masuk ke kas negara. Padahal, uang itu milik negara karena berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia.
Goldmans Sachs selaku penasehat keuangan Pertamina dalam penjualan dua tanker raksasa (very large crude carriers/VLCC) mengakui sudah melakukan prosedur yang benar dalam mengatur tender penjualan yang memunculkan Frontline Ltd dari Swedia sebagai pembeli. Prosedur yang dilakukan ini justru menguntungkan Pertamina.
