Sebanyak 1.835 peraturan pemerintah (PP), baik di tingkat pusat maupun daerah, substansinya bersifat tumpang tindih sehingga rentan membuka peluang terjadinya korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawasi dan mengusut kasus dugaan korupsi dana bantuan untuk Nanggroe Aceh Darussalam (Aceh). Hal itu, selain untuk meredam konflik separatis, juga membangun kepercayaan internasional terhadap Pemerintah Indonesia.

KSAD Letjen Djoko Santoso menegaskan, pembelian sekitar 123 unit tank jenis Scorpion dari PT Alvis Vehicle Limited, Inggris, telah mendapatkan persetujuan dari Presiden.

Dewan adat Port Numbay, Kabupaten Jayapura, dan dewan adat Mamberamo Tamie (Mamta), Kabupaten Sarmi, mendesak aparat penegak hukum memeriksa Gubernur Papua JP Solossa dan Menteri Kehutanan MS Kaban, terkait kasus penebangan liar di Papua. Jangan hanya masyarakat kecil yang menjadi korban, sedangkan para pejabat sengaja diloloskan. Izin pemanfaatan kayu masyarakat adat hadir di Papua karena kebijakan pejabat daerah.

Pemberantasan dan penuntasan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia hanya akan menjadi wacana atau slogan belaka bila tidak ada perlindungan terhadap saksi maupun pelapor kasus korupsi.

Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa tindakan Abdullah Puteh, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam nonaktif, adalah tindak pidana korupsi yang melawan hukum pidana, bukan suatu kebijakan yang masuk dalam lingkup administrasi negara.

Abdulrahman Sabit, mantan Kepala Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten, dihukum 3 tahun penjara dan didenda Rp 100 juta oleh Pengadilan Negeri Serang.

Sejak diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah (berdasarkan UU No 22/1999) telah diikuti dengan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota. Data menunjukkan bahwa daerah-daerah yang sudah dimekarkan selama lima tahun terakhir setidaknya berjumlah 128 untuk kabupaten/kota dan enam provinsi. Semua daerah yang dimekarkan itu diproses secara politik yang diusulkan oleh daerah melalui Mendagri dan DPR dengan memperoleh legitimasi dari DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah) sebagi lembaga yang dikonsepsikan bersifat independen, kendati praktiknya sering menimbulkan tanda tanya.

Jaksa yang tengah menangani perkara korupsi perlu dipersenjatai, karena tugasnya berisiko besar. Oleh sebab itu, Jaksa Agung akan minta Polri memberi kemudahan izin kepemilikan senjata bagi jaksa.

Kapten Kaspar, Wakil Komandan Sub Detasemen POM TNI-AD Sorong, dijadwalkan diperiksa hari ini sebagai tersangka kasus illegal logging di Teminabuan, Sorong Selatan, Irian Jaya Barat.