Hidayat Monoarfa, pada Agustus 2004, beserta rekan-rekannya yang tergabung dalam Solidaritas Koalisi Anti Korupsi melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Luwuk dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah senilai Rp 3 miliar yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banggai, Sulawesi Tengah, periode 1999-2004.
Desk Pusat Pemilihan Kepala Daerah diminta memerhatikan dan mengantisipasi ancaman politik uang selama pilkada. Pilkada ditengarai akan disemarakkan politik uang, yang dilakukan calon atau pendukung calon peserta pilkada. Meski demikian, seperti halnya pada Pemilihan Umum 2004, tidak ada kemudahan dalam memproses tindak pidana politik uang yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan jaminan terhadap saksi.
Mantan Wakil Kepala Polres Dompu Komisaris Bardono dan tiga bintara polisi diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka diduga membekingi pembalakan liar di Dompu, NTB.
Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan membantah tudingan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilontarkan Himpunan Masyarakat untuk Hukum dan Hak Asasi Manusia (Humanis). Ia menegaskan, sebagai Ketua MA, dirinya tak pernah terlibat dalam tender proyek logo dan pagar gedung MA.
Tim penasihat hukum Abdullah Puteh menegaskan, penuntut umum dalam kasus korupsi pembelian helikopter Mi-2 dengan terdakwa Gubernur (nonaktif) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), telah mengambil kesimpulan sepihak karena menganggap proses pengadaan heli tersebut merugikan negara.
Bupati Solok Gamawan Fauzi, kemarin, dicalonkan oleh koalisi Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai calon gubernur (cagub) Sumatra Barat (Sumbar).
Wakil Komandan Subdetasemen POM TNI-AD Sorong, Kapten Kaspar, diduga terlibat penebangan liar (illegal logging) di Irian Jaya Barat.
Puluhan pemuda yang tergabung dalam Brigade Aksi Tangkap Koruptor menyegel rumah Setiawan Hardjono, mantan Presiden Direktur PT Bank Aspac di Jakarta, Rabu (16/3). Setiawan divonis lima tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena terbukti melakukan penyimpangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang membuat negara dirugikan sekitar Rp 408 miliar.
Komisi Pemilihan Umum di lima kabupaten Sumatera Selatan kesulitan mengadakan logistik pilkada langsung melalui proses tender. Penyebabnya, waktu persiapan yang mepet dan kurangnya sarana percetakan di daerah. Oleh karena itu, pengadaan logistik kemungkinan besar dilakukan melalui penunjukan langsung kepada perusahaan besar yang dinilai mampu mencetak secara massal, akurat, dan cepat.
Duta Besar RI di Australia Imron Cotan menegaskan, pemerintah Australia kini sangat kooperatif dalam membantu penegakan hukum terhadap koruptor yang lari ke negeri itu. Penyelesaian kasus Hendra Rahardja, adik Edy Tansil, memberikan contoh tegas bahwa negeri tersebut sama sekali bukan surga bagi koruptor asal Indonesia.
