Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya perlu lebih hati-hati dalam menangani masalah penjualan dua kapal tanker very large crude carrier (VLCC) milik Pertamina, supaya jangan sampai masyarakat menilai pengadilan itu nantinya lebih bersifat balas dendam.
Pemerintah memutuskan untuk mewujudkan program pendidikan gratis bagi murid sekolah dasar negeri (SDN) di seluruh Indonesia. Hal yang sama juga akan diterapkan di sektor pelayanan kesehatan.
Dewan Perwakilan Rakyat akan terus didorong agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dapat segera dibahas. Selain itu, pemerintah juga akan terus didesak untuk memerhatikan perlunya perlindungan saksi sehingga menempatkan RUU itu dalam daftar prioritas pembahasan.
Beberapa lembaga yang terkait dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Departemen Dalam Negeri, Kantor Menteri Koordinator Polhukam, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Dewan Perwakilan Daerah, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pemeriksa Keuangan, Selasa (15/3), bertemu di Gedung KPK Jakarta dan membahas upaya antisipasi terjadinya praktik korupsi dalam pelaksanaan pilkada.
Jufri Taufik SH, penasihat hukum Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo mengemukakan, rencana Polda Jateng mengajukan permohonan penahanan kliennya kepada Presiden RI sepenuhnya hak dan wewenang penyidiknya. Namun Jufri mempertanyakan, sudah sejauh itukah langkah yang harus dilakukan.
Penataan bisnis militer yang ingin dilakukan oleh pemerintah melalui Departemen Pertahanan, seharusnya diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Cara itu bisa mendorong meningkatkan profesionalisme militer di masa depan. Itu sebabnya, militer harus menghentikan ketertarikannya pada bisnis dan mengubahnya dengan profesionalisme di bidang pertahanan negara.
Sekda Drs HM Soeprapto dan MH Anhari MM yang saat kasusnya mencuat menjabat sebagai As III (kini As II), dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana kasus dugaan korupsi motor DPRD. Perbuatan keduanya tidak memenuhi unsur pidana, sehingga Kejari tidak melakukan penuntutan.
Berkas acara pemeriksaan tersangka kasus korupsi Rustam Efendi, mantan Wakil DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, hingga kini belum selesai dikerjakan. Demikian pula berkas pemeriksaan terhadap tersangka 17 anggota Panitia Anggaran DPRD Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2002- 2003. Kejaksaan Tinggi Jambi masih terus melengkapinya, dengan memeriksa saksi-saksi.
Belanja makanan dan minuman gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jabar menuai sorotan. Bagaimana tidak, alokasi belanja makanan dan minuman dalam APBD 2005 itu dinilai sangat tinggi. Bayangkan, dalam APBD 2005 alokasi belanja makanan dan minuman gubernur dan wakil gubernur berjumlah Rp 1.138.925.000.
Menyusul Bupati Temanggung Totok Ari Prabowo, mantan Bupati Sukoharjo Bambang Riyanto juga ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus yang berbeda. Jika Bupati Temanggung masih dalam posisi menjabat, Bambang Riyanto sudah dalam status mantan. Jika Totok disangka korupsi dana pemilu, Bambang dalam kasus pengadaan motor untuk anggota DPRD. Pertanyaan masyarakat yang seringkali muncul adalah setelah mereka siapa lagi yang akan menyusul. Pertanyaan ini sebenarnya wajar saja karena ada kecurigaan yang amat kuat di masyarakat terhadap perubahan gaya hidup yang sangat mencolok ketika dalam posisi sebagai bupati. Perubahan yang cenderung culture shock itu lalu menjadi bahan rasanan masyarakat.
