Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Tegal diduga menerima suap sejumlah rekanan yang menggarap proyek Bencana Alam (BA). Dewan dan pejabat menarik 10 persen dari nilai proyek untuk kantong pribadi. Itu gampang dilakukan, karena penggarapan proyek tak melalui lelang, tetapi penunjukan langsung (PL). Akibatnya sangat rawan KKN.
Potensi hutan Provinsi Maluku yang hilang akibat kegiatan penebangan liar (illegal logging) setiap tahunnya diperkirakan paling sedikit mencapai 20.000 meter kubik kayu. Kerugian negara akibat penebangan hutan secara liar itu diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Keterbatasan tenaga pemantau dan dana untuk melakukan operasi pemberantasan penebangan liar menyebabkan banyak kekayaan negara tersebut tidak terselamatkan.
Mantan Bupati Sukoharjo Bambang Riyanto, Senin (14/3), diperiksa Kepolisian Daerah Jawa Tengah terkait kasus korupsi dana pengadaan 40 sepeda motor anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sukoharjo senilai Rp 450 juta.
Desakan kuat soal perlunya dilakukan audit terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan segera terealisasi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini mulai memproses audit tersebut dan diperkirakan selesai sebelum 17 Agustus 2005.
Kejaksaan Agung dinilai ceroboh dalam memeriksa dugaan korupsi dana APHI, yang berdampak pada berpanjang-panjangnya proses pemeriksaan terhadap tersangka. Pasalnya, sampai saat ini Kejaksaan Agung belum mengetahui kepastian jumlah kerugian negara dalam perkara tersebut.
Sidang kasus pembobolan Bank BNI Kebayoran Baru senilai Rp 1,2 triliun dengan terdakwa Adrian Herling Waworuntu kemarin kembali digelar di PN Jaksel. Sidang kali ini dengan agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syaiful Thaher terhadap nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin merilis data terbaru berisi harta kekayaan sejumlah menteri dan pejabat tinggi pada era kabinet Presiden Megawati. Salah satunya adalah kekayaan mantan Jaksa Agung M.A. Rachman.
Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial tidak memungut biaya apa pun dari para calon, selama proses seleksi berlangsung. Karena itu, para calon anggota Komisi Yudisial yang telah lolos seleksi administrasi diminta tidak melayani permintaan dana dari siapa pun yang mengatasnamakan panitia seleksi.
Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengumumkan harta kekayaan mantan menteri dan menteri, Jakarta, Senin (14/3). Dari lima mantan menteri Kabinet Gotong Royong dan satu menteri Kabinet Indonesia Bersatu, kekayaan mantan Menteri Perhubungan Agum Gumelar naik sebesar Rp 2,198 miliar. Kekayaan mantan Jaksa Agung MA Rachman cenderung tetap, yakni dari Rp 2,173 miliar menjadi Rp 2,463 miliar.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya menekankan perlunya diadakan audit menyeluruh terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya karena di rumah sakit ini diduga terjadi banyak praktik penyelewengan.
