Memasuki hari ke-10 pelaksanaan Operasi Hutan Lestari II Tahun 2005, Departemen Kehutanan belum menunjukkan keseriusan mendukung pemberantasan penebangan kayu ilegal atau illegal logging serta pengungkapan jaringan internasional perdagangan kayu ilegal yang diambil dari hutan di Provinsi Irian Jaya Barat dan Papua.
Benang kusut perkara pengembalian dana APBD Kab. Garut sebesar Rp 2,5 miliar oleh mantan anggota DPRD Kab. Garut periode 1999-2004, akhirnya menemukan titik terang saat gelaran persidangan APBD-gate di Pengadilan Negeri (PN) Garut, Senin (14/3). Kasus yang tengah dalam penyidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut itu secara tak langsung dibeberkan mantan Kepala Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Garut serta para mantan pimpinan DPRD yang kini berstatus sebagai terdakwa.
Laporan The Last Frontier dari Telapak dan EIA (2005) mengenai pembalakan haram di Papua tampaknya benar-benar sakti. Laporan yang menyebutkan bahwa 300 ribuan meter kubik kayu merbau dipanen dan diekspor secara haram setiap bulannya itu telah membuat pemerintah Republik Indonesia menggerakkan aparatnya untuk membereskan masalah itu.
Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas pada Kabinet Gotong-royong, Kwik Kian Gie, mengklarifikasi kesalahan nilai kekayaan yang diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 24 Februari lalu.
KITA optimis bahwa pilkadal (pemilihan kepala daerah langsung) baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi bisa dijalankan dengan sukses, artinya lancar, aman, dan menghasilkan pasangan pemimpin baru. Tetapi apakah proses tersebut dapat melahirkan pasangan pemimpin yang benar-benar berkualitas? Ini masih tanda tanya besar, lebih tepatnya pesimis.
Abdullah Puteh, terdakwa kasus korupsi pembelian helikopter Mi-2 Rostov buatan Rusia, tak sanggup menyelesaikan pembacaan pleidoi (pembelaan) pribadinya dalam persidangan yang digelar kemarin. Sebab, Gubernur (nonaktif) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam itu tiba-tiba mengeluh sakit.
Pemberhentian Imam Muhadi sebagai Bupati Blitar mulai diproses badan pengawas daerah (bawasda) setempat, sambil menunggu pelimpahan berkas dari kejaksaan ke PN Blitar.
Tekad melaksanakan hukum secara murni dan konsekuen, telah dimulai sejak Negara Republik Indonesia merdeka, hanya corak dan bentuk penegakannya yang berbeda tergantung dari rezim pemerintahan yang berkuasa. Sejak Indonesia merdeka telah mengalami tiga kali rezim. Orde Baru lahir karena adanya reaksi dan koreksi terhadap praktik pemerintahan Orde Lama yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita kehidupan bangsa dan negara serta masyarakat.
Upaya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk merealisasikan tuntutan penegakan hukum dan keadilan makin tidak jelas dan mulai meresahkan publik. Kenyataannya, pemerintahan Yudhoyono masih terus berwacana, sedangkan janji menyeret konglomerat hitam ke peradilan, belum juga dibuktikan.
Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengatakan, penyidikan kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2003 yang melibatkan 75 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel tidak boleh terhenti, meskipun Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel berganti.
