Bahasan literatur terhadap implementasi model perizinan konsesi hutan berbasis peran serta masyarakat dan transparansi

Temuan KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) bahwa penjualan dua kapal tanker Pertamina kepada Frontline Ltd merugikan negara hingga USD 56 juta dibantah Laksamana Sukardi. Menurut Laks, penjualan tanker raksasa jenis VLCC (very large crude carrier) itu sudah sesuai prosedur karena telah mendapat persetujuan menteri keuangan yang ketika itu dijabat Boediono.

Untuk menghindari penangkapan Satgas Operasi Hutan Lestari II-2005, para cukong penebangan liar (illegal logging) di Papua kabur ke Jakarta. Mereka minta perlindungan kepada seorang pengusaha yang dikenal dekat dengan kepolisian.

Menarik mendengar Umar, seorang guru di sebuah kota kecil di Pulau Sumatera, beberapa waktu lalu yang dengan setengah bercanda menceritakan kepada penulis tentang pengalamannya mengajar. Cuplikan episode percakapan Umar dengan penulis ini dikatakan menarik dan signifikan untuk disimak lantaran paling tidak dua alasan utama.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengakui, sistem perlindungan saksi di Indonesia belum memberikan rasa aman kepada para saksi atau pelapor. Akibatnya pelaporan dari masyarakat masih minim, sehingga penyelidikan terhadap kasus-kasus penipuan lewat perbankan, korupsi, dan penggelapan serta kejahatan perbankan sering mengalami kendala dan jalan buntu. Bahkan dalam beberapa kasus, ada saksi yang meminta agar laporannya dicabut di saat proses penyidikan berlangsung.

Tentu kita semua sudah maklum bahwa Jawa Barat memiliki visi ingin menjadi provinsi termaju di Indonesia pada tahun 2010. Untuk mengukur tercapai tidaknya visi tersebut dipergunakan ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80. IPM diturunkan dari konsep pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari proses pembangunan, terdiri dari 3 komponen, yaitu kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli.

Pelajaran dari Padang-Pada suatu hari di tahun 1999, jauh sebelum meledaknya berita 43 anggota DPRD Sumbar divonis pidana korupsi oleh Pengadilan Negeri Padang. Ada suasana panas di Bandara Tabing. Hari itu. disamping udara kota Padang yang memang dikenal selalu panas, puluhan aktivis mengepung Bandara terbesar di Sumatera Barat (Sumbar) itu. Target mereka hanya satu. Menteri Dalam Negeri RI tidak boleh masuk Padang untuk melantik gubernur yang baru terpllih dalam pilkada di gedung DPRD setempat. Bagi para aktivis, sang gubernur tidak layak dilantik karena proses pemilihan beraroma money politic. Berbagai usaha dilakukan untuk menggagalkan proses pilkada itu, tetapi semua gagal. Dan puncaknya bandara Tabing-pun dikepung.

Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menangani kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar). Pasalnya, penanganan oleh Kejaksaan Tinggi Sumbar berjalan lamban.

Perburuan terhadap pelaku illegal logging terus berlangsung. Satu per satu pelaku yang buron diringkus aparat. Kemarin, Tang Tung Khong, warga negara Malaysia yang juga general manager PT Wapoga, Biak, giliran ditangkap.

Gurita bisnis milik militer yang tumbuh subur di era Orde Baru akan digabung dalam satu payung holding company. Bisnis yang dikelola berbagai badan usaha yayasan dan koperasi itu kini menjangkau semua lini usaha. Mulai bisnis ritel, transportasi, hingga distribusi bahan pokok.