Korupsi di Indonesia semakin sulit diberantas karena pemimpin politik dan pebisnis bersekongkol dan persekongkolan itu telah memengaruhi seluruh kebijakan publik yang diambil pemimpin politik. Persekongkolan saat ini sudah sangat sistematis, sementara sikap masyarakat permisif terhadap pelanggaran hak-haknya.
Operasi besar-besaran terhadap penebangan kayu ilegal yang berlangsung saat ini di Papua diduga membuat harga kayu di Jakarta naik tajam. Bahkan, masyarakat adat Papua pun kesulitan memperoleh kayu untuk membangun rumah.
Jika mengungkapkan kejahatan membuat sengsara, akan langka orang yang bersedia menjadi saksi dan pelapor. Padahal membongkar korupsi, penyelundupan, dan kejahatan terorganisasi lainnya sangat memerlukan orang dalam yang mau buka suara. Bila akibatnya hidup jadi sulit dan dibayangi ancaman, bahkan mungkin ikut dihukum juga, tak ada yang sudi diminta jadi saksi. Karena itu, pelapor, saksi, dan korban kejahatan harus dilindungi seperlunya.
Direksi PT Pertamina (persero) akan mengajukan banding atas keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU) yang menghukum Pertamina karena dinilai bersalah dalam proses penjualan dua unit kapal tanker, pertengahan tahun lalu.
Laksamana Sukardi mengaku kaget dengan keputusan KPPU yang menghukum Pertamina dan para rekanannya. Menurut mantan Komisaris Utama Pertamina ini, keputusan komisi itu salah semua. Apalagi keputusan itu, menurut dia, sudah melebihi ruang lingkup komisi.
Inilah masa di mana kemampuan pemerintah memenuhi harapan masyarakat cenderung stagnan. Atau, boleh jadi bahkan melemah. Sementara itu, kesadaran politik masyarakat cenderung terus meningkat secara progresif.
Kenaikan harga bahan bakar minyak yang baru diberlakukan awal bulan ini diperkirakan akan tetap menambah jumlah penduduk miskin, kendati dana kompensasi pencabutan subsidi BBM dikucurkan pemerintah.
Sebuah bank swasta merilis laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang transaksi mencurigakan yang dilakukan bendahara bank. PPATK langsung menelusuri aliran dana tadi. Ternyata kecurigaan bank tadi benar. PPATK menemukan unsur pidana perkara pencucian uang sehingga merasa perlu melapor kepada polisi. Polisi juga tak kalah sigap bertindak.
Tim jaksa penuntut umum perkara pembobolan BNI dan pencucian uang senilai Rp 1,7 triliun mulai menyita sebagian aset milik terdakwa Adrian Waworunto. Jaksa Desi Meuthia mengaku, Selasa (8/3), telah ke Bengkulu untuk menyita perkebunan cokelat dan kelapa sawit seluas 13 ribu hektare yang dikelola PT Way Sebayur, anak perusahaan PT Brocolin Internasional, yang sebagian sahamnya milik Adrian.
Dalam sebuah seminar tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi, Ketua Badan Legislasi DPR A.S. Hikam merasa tersodok dengan pernyataan salah seorang pembicara. Dugaan bahwa RUU Perlindungan Saksi belum menjadi prioritas pembahasan segera dibantahnya. Tahun ini dibahas 55 RUU dan salah satunya tentang perlindungan saksi, kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini. Desakan tentang perlunya undang-undang ini tidak hanya datang dari para pakar hukum, tapi juga dari puluhan lembaga swadaya masyarakat.
