Setelah persoalan dana pemilihan kepala daerah secara langsung yang hingga kini belum turun juga, di daerah kembali direpotkan dengan proses pencairan dana tersebut. Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu dicairkan melalui pemerintah daerah, bukan kantor kas dan perbendaharaan sehingga sangat rawan terjadi pemotongan-pemotongan.
Tim pansus illegal logging DPRP Provinsi Papua tak mau tanggung-tanggung. Kapolda Irjen Pol D. Sumantyawan HS SH, dan Gubernur Papua Drs JP Solossa MSi pun tak luput dari pemeriksaan. Keduanya dipanggil DPRP untuk diminta keterangan penanganan illegal logging di Papua.
Pemilihan kepala daerah secara langsung berpotensi menjadi lahan subur permainan para kapitalis lokal. Saat ini para penguasa kapital cenderung untuk melakukan investasi di bidang politik dengan memberikan dukungan terhadap salah seorang calon kepala daerah daripada melakukan investasi di sektor infrastruktur atau sektor lain. Jika kecenderungan itu terus terjadi, dikhawatirkan bisa mengancam proses demokratisasi itu sendiri.
Di republik ini masih banyak masyarakat miskin yang tidak mampu menjangkau pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit. Keadaan demikian tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena UUD 1945 Pasal 34 menyebutkan, Bahwa fakir miskin merupakan tanggung jawab pemerintah. UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan Pasal 4, juga menyatakan, Bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.
BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kembali membeberkan penyimpangan di lembaga pemerintah. Berdasar temuan terbaru lembaga itu dari hasil pemeriksaan selama semester II 2004, ada penyimpangan Rp 7,12 triliun atau 2,52 persen dari cakupan pemeriksaan Rp 282,89 triliun.
Begitu Sidang Tahunan MPR 2000 selesai, 90 anggota Badan Pekerja MPR langsung berkemas-kemas. Mereka segera mengepak pakaian dalam koper. Tak lupa pula hasil sidang tahunan, proses pembahasan sidang, dan perubahan UUD 1945 ikut dirapikan di antara tumpukan pakaian. Namun, mereka bukan bersiap pulang ke rumah masing-masing. Armada BP MPR ini akan mengunjungi Amerika Serikat, Australia, Kanada, serta sejumlah negara di Asia dan Eropa.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan agar TNI mengupayakan pembelian peralatan militer dengan berbagai skema bisnis seperti imbal dagang dan kredit ekspor. Kadin sendiri menyatakan siap membantu dengan kekuatan lobi yang dimilikinya. Pengusaha siap menjembatani pembelian, karena kami mempunyai lobi ke mana-mana, ujar Ketua Kadin M.S. Hidayat setelah bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto di Menara Kadin, Jakarta, kemarin.
Kejaksaan Agung mulai hari ini hingga 26 Maret mendatang membuka pendaftaran calon anggota Komisi Kejaksaan. Pendaftaran terbuka bagi umum seperti halnya proses perekrutan calon anggota Komisi Yudisial. Menurut juru bicara Kejaksaan Agung R.J. Soehandoyo, masyarakat yang ingin mendaftarkan diri menjadi calon anggota komisi bisa mendatangi kantor Jaksa Agung Muda Pengawasan di Kejaksaan Agung, Jakarta.
Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin menyatakan, pihaknya akan membahas masalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi di tingkat departemen pada April mendatang. Saya punya kepentingan langsung dengan RUU ini dalam hal pemberantasan korupsi, kata Hamid saat menerima kunjungan Koalisi Perlindungan Saksi di kantornya kemarin.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution meminta pertimbangan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie di Gedung MK, Jakarta, kemarin, sebagai persiapan mengajukan amendemen UU No 5/1973 tentang kelembagaan BPK ke Dewan Perwakilan Rakyat.
