Kejaksaan Agung mulai hari ini hingga 26 Maret mendatang membuka pendaftaran calon anggota Komisi Kejaksaan. Pendaftaran terbuka bagi umum seperti halnya proses perekrutan calon anggota Komisi Yudisial. Menurut juru bicara Kejaksaan Agung R.J. Soehandoyo, masyarakat yang ingin mendaftarkan diri menjadi calon anggota komisi bisa mendatangi kantor Jaksa Agung Muda Pengawasan di Kejaksaan Agung, Jakarta.
Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin menyatakan, pihaknya akan membahas masalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi di tingkat departemen pada April mendatang. Saya punya kepentingan langsung dengan RUU ini dalam hal pemberantasan korupsi, kata Hamid saat menerima kunjungan Koalisi Perlindungan Saksi di kantornya kemarin.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution meminta pertimbangan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie di Gedung MK, Jakarta, kemarin, sebagai persiapan mengajukan amendemen UU No 5/1973 tentang kelembagaan BPK ke Dewan Perwakilan Rakyat.
Sungguh tidak masuk akal, kayu curian dalam jumlah besar demikian mudah lolos dari Papua ke luar negeri. Padahal kapal Angkatan Laut dan Polisi Airud, tidak pernah berhenti berpatroli sepanjang perairan Papua.
Pemilihan langsung kepala daerah akan menggunakan kartu pemilih baru. Mengapa Kartu Pemilih 2004 tak dipakai?
Kejati Bali akan menyita dokumen tersangka penyelewengan APBD DPRD Bali Kabupaten/Kota se-Bali sebagai barang bukti.
Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin mengatakan, dalam waktu dekat Depkum HAM akan membahas RUU Perlindungan Saksi pada bulan April 2005.
Berhenti menjabat, tak berarti semua persoalan selesai. Dugaan korupsi mantan Walikota Semarang Sukawi Sutarip dan eks DPRD pada anggaran asuransi fiktif dan dana pendidikan APBD 2004 senilai Rp 11,27 miliar segera diproses.
Mantan Bupati Sukoharjo Bambang Riyanto kemarin diperiksa di Mapolda Jateng. Bambang dimintai keterangan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 40 sepeda motor untuk anggota DPRD Sukoharjo senilai Rp 450 juta.
Dalam cerminan demokrasi, kehendak liberalisme terhadap pendapat sungguh harus menjadi bagian dominan suatu negara. Kontrol terhadap produk legislasi antara kekuasaan dan perwakilan rakyat harus menjadi kegiatan supervisi yang rutin, khususnya kontrol terhadap penyimpangan substansi produk itu atau kekeliruan implementasi terhadap penerapan interpretasi produk legislasi.
