Para aktivis gerakan antikorupsi kini punya cara lain dalam berdemonstrasi. Biasanya, para demonstran memilih berdemo di depan gedung Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA). Tapi, kali ini tidak.
Dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung, partai politik mempunyai tanggung jawab menjaga proses demokratisasi berjalan baik. Parpol harus jeli memilih calonnya, jangan sampai hanya kapitalis lokal atau bahkan cukong luar negeri bisa menguasai satu daerah dengan membiayai calon kepala daerah.
Dalam berbagai kajian mengenai korupsi pemilihan umum, secara umum terdapat empat bentuk praktek penyimpangan yang dilakukan oleh kandidat dan partai politik. Mengingat keempat bentuk korupsi ini terjadi pada saat dan menjelang pemilu, kemungkinan besar hal ini juga akan terjadi pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung nanti.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya perlu lebih hati-hati dalam menangani masalah penjualan dua kapal tanker very large crude carrier (VLCC) milik Pertamina, supaya jangan sampai masyarakat menilai pengadilan itu nantinya lebih bersifat balas dendam.
Pemerintah memutuskan untuk mewujudkan program pendidikan gratis bagi murid sekolah dasar negeri (SDN) di seluruh Indonesia. Hal yang sama juga akan diterapkan di sektor pelayanan kesehatan.
Dewan Perwakilan Rakyat akan terus didorong agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dapat segera dibahas. Selain itu, pemerintah juga akan terus didesak untuk memerhatikan perlunya perlindungan saksi sehingga menempatkan RUU itu dalam daftar prioritas pembahasan.
Beberapa lembaga yang terkait dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Departemen Dalam Negeri, Kantor Menteri Koordinator Polhukam, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Dewan Perwakilan Daerah, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pemeriksa Keuangan, Selasa (15/3), bertemu di Gedung KPK Jakarta dan membahas upaya antisipasi terjadinya praktik korupsi dalam pelaksanaan pilkada.
Jufri Taufik SH, penasihat hukum Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo mengemukakan, rencana Polda Jateng mengajukan permohonan penahanan kliennya kepada Presiden RI sepenuhnya hak dan wewenang penyidiknya. Namun Jufri mempertanyakan, sudah sejauh itukah langkah yang harus dilakukan.
Penataan bisnis militer yang ingin dilakukan oleh pemerintah melalui Departemen Pertahanan, seharusnya diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Cara itu bisa mendorong meningkatkan profesionalisme militer di masa depan. Itu sebabnya, militer harus menghentikan ketertarikannya pada bisnis dan mengubahnya dengan profesionalisme di bidang pertahanan negara.
Sekda Drs HM Soeprapto dan MH Anhari MM yang saat kasusnya mencuat menjabat sebagai As III (kini As II), dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana kasus dugaan korupsi motor DPRD. Perbuatan keduanya tidak memenuhi unsur pidana, sehingga Kejari tidak melakukan penuntutan.
