Ada angin sorga berembus dari Tim Perumus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Retribusi Daerah Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Sejumlah retribusi daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat, katanya akan dibebaskan dari biaya, alias gratis. Apakah Anda, warga Jakarta, langsung senang? Cerita basi!
Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Luky Djani menilai, tak pantas Badan Pengawas Daerah (Bawasda) berada di bawah gubernur, seperti saat ini.
Nada suara anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Rois Hadayana Syaugie SH meninggi saat menyoroti kinerja Badan Pengawas Daerah (Bawasda) DKI Jakarta. Ia mengaku amat kecewa karena dari beberapa kasus korupsi yang terjadi di tubuh Pemprov DKI, ternyata Bawasda tak mampu menciumnya.
Upaya pemerintah dan bangsa dalam melawan serta memerangi korupsi telah menapaki sebuah perjalanan sejarah yang amat panjang. Hasil yang signifikan dari upaya itu belum begitu tampak. Dr TB Silalahi dalam sebuah seminar menyatakan dengan amat prihatin, korupsi tidak lagi hanya terpusat dan terjadi di tingkat pusat, tetapi seiring dengan otonomi daerah, korupsi juga telah merambah dan merata ke daerah-daerah.
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tentang pengadaan empat helikopter MI-17 memperkuat rekomendasi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Periode 1999-2004 yang menyarankan agar kontrak jual beli dengan Swift Air & Industrial Supply dibatalkan.
Saat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang membahas kenaikan harga bahan bakar minyak yang diwarnai tawuran, sejumlah istri anggota DPR justru membicarakan pembelian apartemen mewah yang harganya miliaran rupiah. Fraksi Partai Amanat Nasional DPR menilai tindakan tersebut merupakan komersialisasi lembaga DPR untuk kepentingan bisnis.
Partai Bulan Bintang dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumatera Barat sepakat berkoalisi mencalonkan Gamawan Fauzi SH MM sebagai calon gubernur Sumbar dalam pilkada bulan Juni nanti. Peraih Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) yang kini menjabat Bupati Solok itu dipasangkan dengan Prof Dr H Marlis Rahman MSc, Ketua Forum Rektor Perguruan Tinggi se-Indonesia, sebagai calon wakil gubernur.
Diduga terlibat dalam kasus penebangan liar, Pejabat Sementara Kepala Satuan Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Daerah Papua Komisaris Marthen Renau dikeluarkan dari Satuan Tugas Operasi Hutan Lestari II Tahun 2005. Keputusan itu dibuat agar tidak mengganggu proses penyidikan para tersangka kasus penebangan liar di daerah tersebut.
Tiga bintara polisi di Polres Dompu, Nusa Tenggara Barat, ditahan menyangkut pencopotan Komisaris Bardono dari jabatan Wakil Kepala Polres Dompu terkait dengan dugaan menjadi beking pembalakan liar (illegal logging).
Kejaksaan Negeri Madiun, Jawa Timur, menangguhkan penahanan Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Soewarsono. Penangguhan dilakukan hanya selang dua jam setelah Wakil Ketua Dewan dari PDIP ini dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Madiun.
