Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan ujian nasional (UN) 2005 yang akan digelar pada Mei tidak dipungut biaya apa pun atau gratis. Jaminan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo. Anggaran UN akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2005.
Provinsi Riau dilaporkan termasuk dalam lima besar urutan penemuan tingkat tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Bersama Riau, empat provinsi lainnya adalah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.
Bupati Jawa Tengah mendesak Kepolisian Daerah Jateng segera menahan mantan Bupati Sukoharjo Bambang Riyanto terkait kasus korupsi pengadaan sepeda motor untuk anggota DPRD Sukoharjo senilai Rp 450 juta. Penahanan dinilai sangat mendesak dilakukan karena ada indikasi tersangka utama itu menghilangkan barang bukti.
Kejaksaan Agung mengaku sudah menerima laporan BPK tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam kontrak pengadaan empat helikopter MI-17 oleh Departemen Pertahanan dengan Swift Air & Industrial Supply Pte Ltd, Singapura. Laporan yang diterima oleh Kejagung pada saat dijabat Jaksa Agung MA Rachman itu kemudian diserahkan kepada KPK.
MENJADI gubernur itu enak. Betapa tidak, dana taktis relatif besar dan itu cenderung bisa ditabung. Setiap proyek bisa dapat fee sampai 5 persen. Bayangkan, satu proyek senilai Rp 160 miliar akan menambah isi tabungan Rp 8 miliar. Hitung sendiri, berapa banyak proyek selama lima tahun menjadi orang nomor satu di provinsi.
Perburuan polisi terhadap tersangka berbagai kasus penyelundupan, pembobolan bank, serta beberapa kasus kejahatan kerah putih lainnya yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dinilai tidak maksimal. Meski penetapan DPO sudah berlangsung sejak setahun dari sekarang, jumlah buronan yang ditangkap tergolong sedikit.
Setelah melakukan pemeriksaan selama empat bulan lebih, kemarin Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat akhirnya menahan sembilan mantan anggota DPRD Nusa Tenggara Barat. Para mantan panitia anggaran ini ditahan atas dugaan keterlibatan dalam penyimpangan dana APBD NTB 2002 dan 2003 senilai Rp 24,3 miliar.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan realisasi Anggaran Belanja Daerah di DKI Jakarta Rp 20,2 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar proyek rekonstruksi dan rehabilitasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pascabencana tsunami dilakukan dengan mekanisme tender, sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Perencanaan harus bersifat matang dan sejauh mungkin menghindari penunjukan langsung, kata Taufiquerachman Ruki, Ketua KPK, di Jakarta kemarin.
Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) DKI memeriksa dua wali kota dan Kepala Suku Dinas Penerangan Jalan dan Sarana Jaringan Utilitas (Kasudin PJU dan SJU) di lingkungan Pemprov DKI. Pemeriksaan tersebut terkait dengan adanya indikasi korupsi di Dinas PJU dan SJU DKI Rp357,47 juta.
