Sidang kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Ketua DPRD Kota Malang Sri Rahayu sebesar Rp 2,1 miliar, mulai digelar di Pengadilan Negeri Malang, Selasa (22/3).

Keterlibatan pejabat pusat khususnya Departemen Kehutanan dalam illegal logging semakin terbuka. Hal itu terungkap setelah Kepala Dinas Kehutanan Papua Ir Marthen Kayoi yang menjadi tersangka mengaku kepada tim Pansus Illegal loging DPRP Papua.

Mantan Presiden Soeharto kembali disebut-sebut terkait pembelian seratus tank Scorpion asal Inggris yang penuh kontroversi itu. KSAD Letjen TNI Djoko Santoso menegaskan, pembelian kendaraan tempur (ranpur) Kalajengking bernilai 160 juta poundsterling atau setara Rp 2,8 triliun tersebut telah mendapatkan persetujuan Soeharto yang saat itu sedang kuat-kuatnya berkuasa.

Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan ujian nasional (UN) 2005 yang akan digelar pada Mei tidak dipungut biaya apa pun atau gratis. Jaminan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo. Anggaran UN akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2005.

Provinsi Riau dilaporkan termasuk dalam lima besar urutan penemuan tingkat tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Bersama Riau, empat provinsi lainnya adalah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

Bupati Jawa Tengah mendesak Kepolisian Daerah Jateng segera menahan mantan Bupati Sukoharjo Bambang Riyanto terkait kasus korupsi pengadaan sepeda motor untuk anggota DPRD Sukoharjo senilai Rp 450 juta. Penahanan dinilai sangat mendesak dilakukan karena ada indikasi tersangka utama itu menghilangkan barang bukti.

Kejaksaan Agung mengaku sudah menerima laporan BPK tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam kontrak pengadaan empat helikopter MI-17 oleh Departemen Pertahanan dengan Swift Air & Industrial Supply Pte Ltd, Singapura. Laporan yang diterima oleh Kejagung pada saat dijabat Jaksa Agung MA Rachman itu kemudian diserahkan kepada KPK.

MENJADI gubernur itu enak. Betapa tidak, dana taktis relatif besar dan itu cenderung bisa ditabung. Setiap proyek bisa dapat fee sampai 5 persen. Bayangkan, satu proyek senilai Rp 160 miliar akan menambah isi tabungan Rp 8 miliar. Hitung sendiri, berapa banyak proyek selama lima tahun menjadi orang nomor satu di provinsi.

Perburuan polisi terhadap tersangka berbagai kasus penyelundupan, pembobolan bank, serta beberapa kasus kejahatan kerah putih lainnya yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dinilai tidak maksimal. Meski penetapan DPO sudah berlangsung sejak setahun dari sekarang, jumlah buronan yang ditangkap tergolong sedikit.

Setelah melakukan pemeriksaan selama empat bulan lebih, kemarin Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat akhirnya menahan sembilan mantan anggota DPRD Nusa Tenggara Barat. Para mantan panitia anggaran ini ditahan atas dugaan keterlibatan dalam penyimpangan dana APBD NTB 2002 dan 2003 senilai Rp 24,3 miliar.