Penyidik Kepolisian Daerah Papua akhirnya menahan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Irian Jaya Barat Marten Luther Rumadas. Menurut Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Dodi Sumantyawan HS, Rabu (9/3), penahanan itu dilakukan karena yang bersangkutan diduga kuat menyalahi prosedur pemberian izin pemanfaatan kayu masyarakat adat atau IPKMA untuk kawasan yang luasnya lebih dari 1.000 hektar. Selain itu, Rumadas juga mengeluarkan izin IPKMA di hutan lindung.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 masih menimbulkan beberapa peluang masalah. Aturan pilkada itu dinilai tidak mencantumkan ketentuan tegas terhadap pemberian sesuatu kepada calon pemilih. Akibatnya muncul kekhawatiran yang dapat mengarah pada praktik politik uang.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, pihaknya belum punya rencana memanggil mantan menneg BUMN Laksamana Sukardi, terkait kasus penjualan kapal super tanker Pertamina.

BUNGA demokrasi di tahun 2005 semakin semerbak. Betapa tidak? Pada tahun ini, untuk pertama kalinya bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Hal ini merupakan bukti terpenuhinya (sebagian) tuntutan rakyat untuk memilih sendiri pemimpin daerahnya.

Sungguh menyakitkan, namun harus tetap diterima dengan lapang dada. Hasil penelitian yang dilakukan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) di Hong Kong untuk kesekian kali masih menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup se-Asia. Menyusul di bawahnya adalah Filipina, Vietnam, India, dan China. Sedangkan negara yang dinilai paling bersih adalah Singapura, Jepang, dan Hong Kong. Suka atau tidak suka itulah kenyataan pahit yang harus diterima. Bagaimana tentang perasaan dan harga diri kita di tengah percaturan dunia. Setelah ribuan TKI ilegal diusir dari Malaysia dan Blok Ambalat direbut dengan seenaknya oleh negara tetangga, sekarang hasil penelitian itu kembali mengungkapkan kebobrokan moral bangsa kita.

Badan Urusan Rumah Tangga DPR mengusulkan agar gaji para wakil rakyat dinaikkan dua kali lipat. Ini jelas sebuah gagasan yang keliru dan diajukan dalam waktu yang salah pula, yaitu ketika rakyat sedang menderita kenaikan harga bahan bakar minyak.

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mengadukan Megawati Soekarnoputri, Pramono Anung Wibowo, Sutjipto, Ida Bagus Manuaba, Beratha Wiryadana ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, kemarin.

DPRD Nusa Tenggara Timur meminta polisi memperjelas status hukum Gubernur Piet A. Tallo yang masih belum jelas, dalam kasus dugaan korupsi proyek peningkatan sarana kesehatan tahun anggaran 2002-2003, senilai Rp 15 miliar. Dalam kasus ini, Tallo yang belum mengantongi izin pemeriksaan dari Presiden sudah ditetapkan sebagai tersangka. Padahal tim penyidik kepolisian tidak pernah melakukan pemeriksaan.

Satuan Tugas (Satgas) Operasi Hutan Lestari II kini memburu cukong kayu bernama Alex Tang Sing Hik dan Ting. Kedua buronan tersebut adalah warga negara Malaysia yang menjadi direktur perusahaan kayu.

Rencana induk pembangunan kembali Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara belum lagi rampung. Pemerintah mentargetkan akhir bulan ini. Tapi rekonstruksi daerah yang dilanda gempa dan tsunami itu mendapat perhatian serius dari lembaga survei korupsi di Hong Kong.