Pemilihan langsung kepala daerah akan menggunakan kartu pemilih baru. Mengapa Kartu Pemilih 2004 tak dipakai?

Kejati Bali akan menyita dokumen tersangka penyelewengan APBD DPRD Bali Kabupaten/Kota se-Bali sebagai barang bukti.

Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin mengatakan, dalam waktu dekat Depkum HAM akan membahas RUU Perlindungan Saksi pada bulan April 2005.

Berhenti menjabat, tak berarti semua persoalan selesai. Dugaan korupsi mantan Walikota Semarang Sukawi Sutarip dan eks DPRD pada anggaran asuransi fiktif dan dana pendidikan APBD 2004 senilai Rp 11,27 miliar segera diproses.

Mantan Bupati Sukoharjo Bambang Riyanto kemarin diperiksa di Mapolda Jateng. Bambang dimintai keterangan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 40 sepeda motor untuk anggota DPRD Sukoharjo senilai Rp 450 juta.

Dalam cerminan demokrasi, kehendak liberalisme terhadap pendapat sungguh harus menjadi bagian dominan suatu negara. Kontrol terhadap produk legislasi antara kekuasaan dan perwakilan rakyat harus menjadi kegiatan supervisi yang rutin, khususnya kontrol terhadap penyimpangan substansi produk itu atau kekeliruan implementasi terhadap penerapan interpretasi produk legislasi.

Sudah bukan rahasia lagi, Indonesia selalu menjadi pelanggan setia sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Tahun lalu, Transparency International Indonesia (TII) merilis hasil penelitiannya yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-5 negara terkorup di dunia, naik satu strip dari peringkat ke-6 pada tahun sebelumnya.

Pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah karena masalah itu berkaitan erat dengan segala macam persoalan dalam rangkaian sebab-akibat yang rumit.

Ada berbagai perkembangan menarik yang harus dicermati berkaitan dengan korupsi. Justru di tengah desakan melakukan percepatan pemberantasan korupsi dan tuntutan publik untuk segera melakukan penindakan para koruptor, ada sinyal kuat yang berjalan ke arah berlawanan.

Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Tegal diduga menerima suap sejumlah rekanan yang menggarap proyek Bencana Alam (BA). Dewan dan pejabat menarik 10 persen dari nilai proyek untuk kantong pribadi. Itu gampang dilakukan, karena penggarapan proyek tak melalui lelang, tetapi penunjukan langsung (PL). Akibatnya sangat rawan KKN.