Himpunan Masyarakat untuk Hukum dan HAM (Humanis) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera memeriksa Ketua MA Bagir Manan. Menurut koordinator aksi Humanis M. Yusro Khazim, Bagir terlibat dalam tender proyek logo dan pagar MA. Dalam proyek ini turut terlibat mantan Sekretaris Jenderal MA Gunanto Suryono.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kerugian negara dalam proses pelelangan dua unit kapal tanker raksasa milik PT Pertamina pada November 2002.
Pemerintah menganggarkan dana Rp 5,6 triliun untuk pendidikan sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Semuanya dialokasikan sebagai beasiswa bagi sekitar 9,69 juta murid, terutama pada tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang termasuk dalam kelompok miskin.
Dosen senior Undip yang juga mantan Menkeh RI Prof Dr Muladi SH dan dosen UNS Dr Adi Sulistiyono SH, MH akhirnya menjadi saksi ahli kasus dugaan korupsi APBD Jateng periode 1999-2004 menyusul kesediaan mereka dijadikan saksi ahli oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng.
Hasil survei yang dilakukan Yayasan Peduli Ekonomi dan Lingkungan Hidup (Pelindo) dengan mengunakan metode quick count sempat menghenyakkan beberapa kalangan. Apalagi berdasarkan hasil survei dengan mengambil sampel terhadap ribuan pemilih yang menyebar di TPS-TPS yang dibentuk saat pilpres lalu ternyata bacabup Drs Samsul Hadi Siswoyo Msi mampu mendapat dukungan paling tinggi dan unggul di 27 kecamatan di Jember dari 31 kecamatan yang ada.
Mendekati batas kota, Pak Jenggot, seorang sopir pocokan, memperlambat laju truknya. Paijo, kernet yang duduk di sebelahnya telah mahfum akan tugasnya. Bergegas ia meloncat turun, kemudian berlari kecil menuju sebuah pos polisi yang terletak di depan sebuah kantor BUMN. Diulurkannya selembar uang melalui loket kaca. Dalam waktu beberapa detik, tugas untuk memberikan salam tempel telah dilakukan Paijo dengan sempurna. Setelah Paijo naik ke kabin, truk tancap gas menuju kota.
Penjualan tanker raksasa (very large crude carriers/VLCC) milik Pertamina nyaris terlupakan setelah Direksi Pertamina menegaskan tak ada jalan lain karena perusahaan sedang krisis keuangan. Semua kritik terhadap keputusan penjualan tanker tersebut, baik dari aspek ekonomi maupun aspek hukum, terpaksa dikesampingkan.
Integritas. Kata kunci ini disampaikan oleh Sekjen Masyarakat Antikorupsi (MAK
Kasus tender penjualan tanker raksasa (very large crude carriers/VLCC) yang bermasalah memberikan inspirasi bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melayangkan peringatan dini kepada pejabat pemerintahan untuk melakukan tender sesuai dengan peraturan dalam pelaksanaan proyek yang ditawarkan pada Pertemuan Infrastruktur 2005 beberapa waktu lalu. Hal itu terutama bagi pejabat yang merangkap jabatan sebagai komisaris pada badan usaha milik negara.
Keputusan Komisi I DPR berbalik arah dari semula menolak, kini menyetujui pemerintah untuk melanjutkan kontrak kerja sama dengan Swift Air & Industrial Supply Pte Ltd. Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga menegaskan, keputusan itu diambil tidak secara diam-diam, tetapi didasarkan atas permintaan Departemen Pertahanan.
