Laporan ini mengurai evolusi karakteristik hak, kewajiban dan sanksi bagi pemegang hak konsesi pada hutan alam dan hutan tanaman dan pengusaha industri pengolahan kayu pada setiap periode.

Evolusi terhadap mekanisme perizinan, kewenangan, dan pembinaan industri pengolahan kayu.

Evolusi terhadap mekanisme perhitungan, pemungutan, dan penggunaan pungutan hasil usaha kayu.

Laporan yang menguraikan evolusi kebijakan yang terkait dengan perizinan usaha kayu pada hutan alam dan hutan tanaman sejak diterbitkannya PP 64 tahun 1957 sebagai peraturan pertama yang mengatur tentang perizinan praktik eksploitasi hutan pada masa Presiden Soekarno, hingga peraturan yang menyangkut perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang terakhir di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputeri.

Analisis kinerja pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan kayu dan hutan tanaman.

Pendekatan dan rekomendasi terhadap upaya mengantisipasi potensi praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme dalam pelelangan IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman.

Bahasan literatur terhadap praktik-praktik korupsi dalam mekanisme perizinan konsesi hutan

Bahasan literatur terhadap pengembangan desain perizinan konsesi hutan yang transparan dan bebas Kolusi Krupsi dan Nepotisme.

Bahasan literatur terhadap implementasi model perizinan konsesi hutan berbasis peran serta masyarakat dan transparansi

Temuan KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) bahwa penjualan dua kapal tanker Pertamina kepada Frontline Ltd merugikan negara hingga USD 56 juta dibantah Laksamana Sukardi. Menurut Laks, penjualan tanker raksasa jenis VLCC (very large crude carrier) itu sudah sesuai prosedur karena telah mendapat persetujuan menteri keuangan yang ketika itu dijabat Boediono.