Nasib para hakim tindak pidana korupsi (tipikor) benar-benar merana. Hingga kemarin, pemerintah belum bisa memutuskan besaran gaji mereka karena yang diusulkan dinilai terlalu tinggi. Sementara itu, dana talangan yang disediakan untuk menggaji para hakim antikorupsi tersebut semakin tipis sehingga gaji mereka harus dikurangi separo.
Adanya indikasi praktik tindak pidana korupsi pada Bagian Keuangan Pemkab Garut dan penyelewengan dana APBN untuk alat kesehatan RSU dr. Slamet telah dilaporkan pada Kejaksaan Agung RI oleh Jaringan Masyarakat Peduli Hukum (JMPH). Temuan dugaan tindakan korupsi berjumlah total sekira Rp 6 miliar itu rencananya juga akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat.
Sebanyak 18 tersangka kasus korupsi dana rutin APBD 2001-2003 Kota Depok sebesar Rp9,4 miliar diserahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar), kemarin. Mereka adalah 17 mantan dan anggota DPRD Depok, serta seorang sekretaris dewan.
Umar Renhoran, pengacara mantan Kapolres Sorong Ajun Komisaris Besar (AKB) Faisal Abdul Naser, mengungkapkan pelepasan barang bukti kapal MV Afrika dan kayu ilegal sebanyak 14.000 meter kubik pada Januari 2002 atas perintah Wakapolda Papua yang saat itu dijabat Brigjen Raziman Tarigan.
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah (Jateng) gagal memeriksa Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo dalam kasus dugaan korupsi dana pemilu sebesar Rp12,8 miliar.
Anggota Komisi Hukum DPR Trimedya Panjaitan dan Benny K. Harman mempertanyakan kondisi kesehatan Abdullah Puteh kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin.
Data jumlah masyarakat miskin yang digunakan pemerintah untuk program kompensasi pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak akurat. Hal itu membuka peluang penyaluran dana kompensasi rawan dikorupsi.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan dua perusahaan asing, Goldman Sach Pte (Singapura) dan Frontline Ltd (Kepulauan Bermuda), serta PT Equinox bersekongkol dengan PT Pertamina dalam penjualan tanker very large crude carrier, sehingga merugikan negara hingga US$54 juta.
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai tidak melakukan analisis dan pertimbangan mendalam dalam mengadili perkara pidana pencemaran nama baik dengan terdakwa Pemimpin Redaksi Majalah Berita Mingguan Tempo Bambang Harymurti.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Ma'ruf mengatakan anggaran yang diajukan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung belum merupakan anggaran final, namun masih sebatas angka estimasi.
