Terdakwa Adrian Herling Waworuntu dalam perkara korupsi Rp 1,214 triliun dari pembobolan Bank BNI Kebayoran Baru kembali dijerat pidana penggelapan dan penipuan 1 juta dollar Singapura dalam perkara kontrak jual beli pasir yang akan diekspor ke Singapura. Perkara penggelapan ini akan diadili di Jakarta Pusat.
Rencana Badan Urusan Rumah Tangga DPR untuk memperbesar tunjangan fasilitas kerja anggota DPR tidak tepat momentumnya.
Pemeriksaan 12 anggota DPRD Lumajang 1999-2004 yang masih aktif selangkah lagi segera direalisasikan. Gubernur Jawa Timur Imam Utomo memastikan bakal memberikan izin pemeriksaan anggota legislatif.
Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan kondisi Abdullah Puteh yang dinyatakan sakit oleh dokter. Puteh yang kini menjadi terdakwa kasus korupsi dan sedang menunggu tuntutan jaksa pada hari Senin (7/3) dirawat di Rumah Sakit Moch Husni Thamrin di ruang Presidential Suite, Lantai 8.
Dewan Perwakilan Daerah menilai komitmen Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberantas korupsi rendah. Ada indikasi kuat, korupsi di daerah merupakan hasil persekongkolan antara pemerintah daerah-DPRD dan jajaran kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian setempat.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha menilai penjualan dua tanker raksasa (very large crude carriers/VLCC) milik PT Pertamina, yang berlangsung Juni 2004, merugikan negara mulai 20 juta dollar AS hingga 56 juta dollar AS. Hal itu akibat dari persekongkolan antara Pertamina dan Goldman Sachs sebagai pengatur (arranger) tender penjualan yang ingin memenangkan Frontline Ltd dari Swedia, sebagai pembeli.
Mabes Polri segera membuka pendaftaran anggota Komisi Kepolisian Nasional. Langkah itu diambil setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional yang ditandatangani pada 7 Februari 2005.
Nasib para hakim tindak pidana korupsi (tipikor) benar-benar merana. Hingga kemarin, pemerintah belum bisa memutuskan besaran gaji mereka karena yang diusulkan dinilai terlalu tinggi. Sementara itu, dana talangan yang disediakan untuk menggaji para hakim antikorupsi tersebut semakin tipis sehingga gaji mereka harus dikurangi separo.
Adanya indikasi praktik tindak pidana korupsi pada Bagian Keuangan Pemkab Garut dan penyelewengan dana APBN untuk alat kesehatan RSU dr. Slamet telah dilaporkan pada Kejaksaan Agung RI oleh Jaringan Masyarakat Peduli Hukum (JMPH). Temuan dugaan tindakan korupsi berjumlah total sekira Rp 6 miliar itu rencananya juga akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat.
Sebanyak 18 tersangka kasus korupsi dana rutin APBD 2001-2003 Kota Depok sebesar Rp9,4 miliar diserahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar), kemarin. Mereka adalah 17 mantan dan anggota DPRD Depok, serta seorang sekretaris dewan.
