Umar Renhoran, pengacara mantan Kapolres Sorong Ajun Komisaris Besar (AKB) Faisal Abdul Naser, mengungkapkan pelepasan barang bukti kapal MV Afrika dan kayu ilegal sebanyak 14.000 meter kubik pada Januari 2002 atas perintah Wakapolda Papua yang saat itu dijabat Brigjen Raziman Tarigan.
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah (Jateng) gagal memeriksa Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo dalam kasus dugaan korupsi dana pemilu sebesar Rp12,8 miliar.
Anggota Komisi Hukum DPR Trimedya Panjaitan dan Benny K. Harman mempertanyakan kondisi kesehatan Abdullah Puteh kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin.
Data jumlah masyarakat miskin yang digunakan pemerintah untuk program kompensasi pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak akurat. Hal itu membuka peluang penyaluran dana kompensasi rawan dikorupsi.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan dua perusahaan asing, Goldman Sach Pte (Singapura) dan Frontline Ltd (Kepulauan Bermuda), serta PT Equinox bersekongkol dengan PT Pertamina dalam penjualan tanker very large crude carrier, sehingga merugikan negara hingga US$54 juta.
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai tidak melakukan analisis dan pertimbangan mendalam dalam mengadili perkara pidana pencemaran nama baik dengan terdakwa Pemimpin Redaksi Majalah Berita Mingguan Tempo Bambang Harymurti.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Ma'ruf mengatakan anggaran yang diajukan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung belum merupakan anggaran final, namun masih sebatas angka estimasi.
Ketua majelis hakim Roki Panjaitan memutuskan menunda sidang pembelaan (pleidoi) Adrian Herling Waworuntu hingga Senin (7/3). Menurut jaksa Syaeful Thaher, terdakwa kasus pembobolan BNI cabang Kebayoran Baru dan pencucian uang senilai Rp 1,3 triliun itu tak datang ke pengadilan karena belum selesai menyiapkan bahan pembelaan. Kalau Senin tidak datang, harus dipanggil paksa dari tahanan, katanya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.
Korupsi di daerah diduga melibatkan sindikasi mafia antarelite penguasa lokal, baik itu eksekutif, legislatif, maupun jajaran yudikatif.
Direktur Eksekutif Pusat Reformasi Pemilu (Cetro) Hadar Navis Gumay menduga Departemen Dalam Negeri menggelembungkan dana anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada). Penggelembungan khususnya untuk biaya sosialisasi, monitoring, evaluasi pelaksanaan, dan administrasi kependudukan, katanya di Jakarta kemarin.
