Badan Urusan Rumah Tangga DPR mengusulkan agar gaji para wakil rakyat dinaikkan dua kali lipat. Ini jelas sebuah gagasan yang keliru dan diajukan dalam waktu yang salah pula, yaitu ketika rakyat sedang menderita kenaikan harga bahan bakar minyak.

Selain salah waktu, alasan bahwa tambahan penghasilan itu dibutuhkan untuk membiayai kegiatan dinas pun sulit diterima. Jika anggaran operasional dianggap tak memadai, anggaran ini yang perlu ditambah, bukan besarnya gaji. Selain itu, mengusulkan peningkatan pendapatan diri dari dana publik adalah tindakan yang tak etis. Sepatutnya, seperti dilakukan di banyak negara lain, para anggota Dewan yang terhormat hanya diperkenankan menaikkan gaji anggota DPR di periode berikutnya dan bukan yang berlaku seketika.

Memang anggota Dewan yang terpilih kembali akan menikmati keputusan itu juga nantinya, tapi bukankah ini bila ia berhasil mempertahankan kursinya di parlemen, itu berarti pula rakyat pemilih telah menyetujui keputusan yang diambilnya? Sebaliknya, yang terpental dari kursinya tak akan menikmati kenaikan tersebut, antara lain karena para pemilih menganggapnya tak becus. Inilah indahnya sebuah mekanisme demokrasi, sebuah sistem yang selalu mengedepankan kedaulatan rakyat banyak.

Juga demi menjaga kedaulatan rakyat ini posisi parlemen harus selalu diperkuat. Hal ini hanya dapat dicapai jika kelengkapan para wakil rakyat memadai. Antara lain dengan menyediakan dukungan staf yang kualitas dan kuantitasnya dapat mengimbangi kerabat kerja mereka di lembaga eksekutif. Demikian pula sarana pendukung kerja lainnya harus oke, misalnya akses pada perpustakaan yang menyimpan semua dokumen pemerintah dengan lengkap dan tertata rapi. Semua itu tentu membutuhkan dana dan sudah seharusnya anggaran untuk keperluan dinas ini disediakan.

Dalam kerangka berpikir seperti ini, usul tambahan dana operasional bagi DPR layak didukung, tapi bukan untuk kenaikan gaji. Dukungan pun diberikan bukan tanpa syarat. Rencana pemakaian anggaran yang jelas dan memang diperuntukkan buat mempertinggi kinerja DPR menjalankan tugasnya adalah syarat yang paling awal. Pertanggungjawaban pemakaiannya setelah tahun anggaran berakhir adalah syarat yang terakhir.

Kejelasan dan sistem pertanggungjawaban ini dibutuhkan untuk meminimalkan risiko penyimpangan. Terutama karena banyak anggota DPR mengeluh kekurangan dana akibat gaji mereka dipotong oleh partai masing-masing. Praktek pemotongan ini sungguh tak elok karena mudah menyebabkan para wakil rakyat tak optimal dalam menjalankan tugas publiknya. Partai politik harus mencari dana dari para kadernya yang mampu, bukan dengan mengandalkan pendapatan perwakilan mereka di Senayan.

Para wakil rakyat malah seharusnya dibantu oleh partai. Bukan dengan menaikkan gajinya, tapi dengan memperkuat kinerjanya melalui dukungan staf dan sarana yang prima.

Tulisan ini merupakan tajuk rencana Koran Tempo, 10 Maret 2005