Kejaksaan Agung (Kejakgung) akhirnya membeberkan empat kasus illegal logging yang sedang mereka tangani. Yang mengejutkan, semua kasus tersebut melibatkan pejabat dan mantan pejabat di daerah. Mereka adalah bupati Berau, mantan pejabat di Pontianak, wali kota Dumai, dan kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur.
Semangat pemerintah untuk memberantas korupsi perlu diragukan. Buktinya, para hakim ad hoc tindak pidana korupsi yang menjadi ujung tombak untuk membuat jera koruptor digaji jauh daripada layak. Para hakim yang populer disebut hakim antikorupsi itu menerima bayaran tak sebanding dengan tanggung jawabnya sebagai pengadil korupsi bernilai miliaran rupiah.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah menemukan dan mengidentifikasi transaksi mencurigakan dari rekening 20 cukong kayu yang diduga terlibat dalam kasus pembalakan liar (illegal logging).
Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar sudah menyetujui penonaktifan Kepala Unit Perbankan dan Money Laundring Kombes Irman Santosa untuk memudahkan proses penyidikan dugaan suap penanganan kasus pembobolan BNI cabang Kebayoran Baru senilai Rp1,3 triliun.
Mantan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah (Jateng), Fatahan, 33, ditahan oleh kepolisian resor (polres) setempat sebagai tersangka kasus kepemilikan kayu jati ilegal.
Undang-Undang tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang baru akan memperluas objek pemeriksaan BPK tidak hanya terhadap APBN, tetapi juga terhadap nonbujeter, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan yayasan-yayasan yang terkait dengan keuangan negara.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta diberi kewenangan pemblokiran rekening transaksi mencurigakan dalam amendemen UU No 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Perselisihan anggota DPR AM Fatwa (F-PAN) dan Permadi (F-PDIP) terkait tuduhan suap Rp20 miliar yang dialamatkan Permadi kepada AM Fatwa dalam sengketa Perum Peruri dengan PT Pura Barutama, berakhir damai.
Sekretariat Negara meminta Kejaksaan Agung melengkapi kekurangan dokumen guna mendapatkan izin pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat yang tersangkut kasus korupsi. Termasuk pengajuan izin pemeriksaan sebagai saksi perkara korupsi Technical Assistance Contract (TAC) bekas Ketua Dewan Komisaris Pertamina berinisial GK.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak bisa mempertanggungjawabkan dana Pemilu 2004, sehingga diduga merugikan negara sedikitnya Rp90 miliar.
