Setelah kenaikkan harga bahan bakar minyak rata-rata 29 persen, selain aksi protes di mana-mana, sorotan keras juga tertuju pada program kompensasi untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM. Program itu diragukan efektivitasnya dapat sesuai tujuan, bahkan dinilai rawan korupsi.
Problem korupsi yang begitu akut di negeri ini adalah buah dari proses penyelenggaraan kekuasaan yang tanpa memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Berbicara tentang pemerintahan di Indonesia sejauh ini sama artinya dengan berbicara tentang sistem birokrasi yang tertutup dan eksklusif. Publik mempunyai akses yang sangat terbatas untuk mengetahui kinerja lembaga publik, ihwal lahirnya kebijakan, manajemen pengelolaan sumber daya publik, serta akuntabilitas pejabatnya.
Pendaftaran untuk menjadi anggota Komisi Yudisial berakhir 4 Maret 2005 ini setelah dibuka sejak 3 Februari lalu. Pendaftaran itu akan menyeleksi 14 (empat belas) personel dan menetapkan 7 (tujuh) di antara mereka sebagai anggota Komisi Yudisial.
Akhirnya, Selasa, 1 Maret 2005 (kemarin), pemerintah dengan penuh percaya diri mengumumkan kenaikan harga BBM rata- rata 30 %. Suara-suara keberatan dari masyarakat maupun DPR tidak dipedulikan. Memang presiden berkali-kali mengatakan, I don
Sekitar 300 warga yang menamakan diri Masyarakat Banten Peduli Hukum unjuk rasa di gedung kejaksaan tinggi setempat, Selasa (1/3). Mereka mendesak agar Gubernur Banten Djoko Munandar yang tengah diperiksa oleh kejaksaan ditahan karena diduga korupsi dana perumahan dan penunjang kegiatan DPRD sebesar Rp 14 miliar.
Sektor pendidikan akan mendapat tambahan dana sebesar Rp 4,2 triliun dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi-Bahan Bakar Minyak. Sebelumnya, sektor ini diputuskan mendapat tambahan dana Rp 1,4 triliun pada 2005.
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi termasuk satu dari 55 RUU yang menjadi prioritas pembahasan DPR dan pemerintah selama 2005. Ketua Badan Legislasi DPR A.S. Hikam mengatakan, penentuan prioritas RUU yang akan dibahas tahun ini merupakan persetujuan atas Program Legislasi Nasional DPR.
Gerakan Masyarakat Peduli Daerah Jambi (GMPDJ) mendesak Komisi Hukum dan HAM DPR memantau penanganan kasus dugaan korupsi oleh Gubernur Jambi periode 1999-2004, Zulkifli Nurdin. Sebab, pengaduan masyarakat ke sejumlah instansi penegak hukum hingga kini tak jelas tindak lanjutnya.
Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo menyatakan siap diperiksa oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah (Jateng) sebagai saksi dugaan kasus korupsi dana pemilu sebesar Rp12,8 miliar.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Anti Utang secara tegas menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai diberlakukan Selasa (1/3). Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM dipastikan akan menimbulkan efek domino berupa kenaikan harga sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako), tarif angkutan umum, serta biaya-biaya lainnya.
