Korupsi di Indonesia sudah sistemik dan menggurita, ibarat kanker menggerogoti hampir semua lini kehidupan. Sulit membayangkan dari mana harus mulai membersihkan 'penyakit' yang sudah berakar ini.
Jakarta dinobatkan sebagai kota terkorup. Tampaknya, survei yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) itu ada betulnya, sebab cukup gampang mendapati praktik korupsi di beragam pojok Kota Jakarta.
Perkara korupsi yang dilakukan Kepala Sudin (Kasudin) Pertamanan Jakarta Barat, Sri Budi Setiati, dan mantan Kasudin Pertamanan Jakarta Barat, Harun Al Rasyid sudah masuk dalam penuntutan.
Tiga orang mantan pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado Sulawesi Utara (Sulut) periode 1999-2004 dituntut delapan tahun penjara subsider enam bulan penjara.
Pemerintah sebaiknya meningkatkan dana operasional untuk penanganan kasus korupsi di lingkungan kejaksaan sebesar Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Sebab penanganan kasus korupsi akan memakan waktu yang lama dan harus mengejar pelaku dan pelacakan asetnya hingga ke luar negeri.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan tepat yang diperlukan-setelah melihat pelbagai opsi yang ada berdasarkan sumber daya yang tersedia-untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang ingin dicapai bisa segera atau bisa di kemudian hari, yang secara umum dapat dikategorikan ke dalam tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Sebanyak 58 lembaga swadaya masyarakat mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengeluarkan surat presiden tentang pembahasan Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dan RUU Perlindungan Saksi.
Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia belum juga menyesuaikan diri pada pemisahan kewenangan yang diakui secara internasional dan pada koordinasi yang memadai antara penyidik dan penuntut dalam perkara-perkara korupsi. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki mandat baik untuk menyidik maupun menuntut dalam perkara korupsi. Mandat ini telah diberikan kepada KPK tanpa adanya perubahan terkait dengan mandat Polri dan Kejaksaan Agung.
Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menegaskan, panitia seleksi anggota Komisi Kejaksaan akan segera dibentuk. Panitia seleksi beranggotakan tokoh- tokoh, baik dari dalam lingkungan kejaksaan maupun di luar kejaksaan, yang bertugas menyeleksi calon anggota Komisi Kejaksaan.
Mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan Suripto mengungkapkan, ada seorang anggota DPR dari salah satu partai besar, dengan inisial R, yang menjadi salah satu cukong pembalakan liar di Papua.
