Tiga orang mantan pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado Sulawesi Utara (Sulut) periode 1999-2004 dituntut delapan tahun penjara subsider enam bulan penjara.

Pemerintah sebaiknya meningkatkan dana operasional untuk penanganan kasus korupsi di lingkungan kejaksaan sebesar Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Sebab penanganan kasus korupsi akan memakan waktu yang lama dan harus mengejar pelaku dan pelacakan asetnya hingga ke luar negeri.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan tepat yang diperlukan-setelah melihat pelbagai opsi yang ada berdasarkan sumber daya yang tersedia-untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang ingin dicapai bisa segera atau bisa di kemudian hari, yang secara umum dapat dikategorikan ke dalam tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Sebanyak 58 lembaga swadaya masyarakat mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengeluarkan surat presiden tentang pembahasan Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dan RUU Perlindungan Saksi.

Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia belum juga menyesuaikan diri pada pemisahan kewenangan yang diakui secara internasional dan pada koordinasi yang memadai antara penyidik dan penuntut dalam perkara-perkara korupsi. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki mandat baik untuk menyidik maupun menuntut dalam perkara korupsi. Mandat ini telah diberikan kepada KPK tanpa adanya perubahan terkait dengan mandat Polri dan Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menegaskan, panitia seleksi anggota Komisi Kejaksaan akan segera dibentuk. Panitia seleksi beranggotakan tokoh- tokoh, baik dari dalam lingkungan kejaksaan maupun di luar kejaksaan, yang bertugas menyeleksi calon anggota Komisi Kejaksaan.

Mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan Suripto mengungkapkan, ada seorang anggota DPR dari salah satu partai besar, dengan inisial R, yang menjadi salah satu cukong pembalakan liar di Papua.

Lebih dari setengah anggota Kabinet Gotong-Royong sudah menyerahkan laporan perubahan harta kekayaan mereka ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kamis lalu, KPK mengumumkan, 12 mantan menteri dan pejabat negara setingkat menteri telah memberikan laporan perubahan harta mereka sejak mulai menjabat menteri hingga tak lagi duduk dalam posisi tersebut. Sedangkan sembilan bekas menteri lain belum melaporkannya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta jajaran Kejaksaan Agung dan Polri untuk tidak menahan gubernur, bupati, wali kota, serta anggota DPR/DPRD yang dituduh terlibat dalam kasus korupsi, dengan motif-motif politik.

Bupati Cirebon Dedi Supardi diduga melakukan penyimpangan dana bantuan bencana alam dari pemerintah pusat Rp 5 miliar. Menurut Junaedi, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Cirebon, dana Rp 5 miliar itu telah masuk ke rekening pribadi Dedi, bukan ke rekening Pemerintah Kabupaten Cirebon.