Kasus dugaan korupsi Bupati Temanggung akan segera dilanjutkan. Surat izin pemeriksaan dari Presiden Yudhoyono atas Bupati Temanggung, Jawa Tengah, Totok Ary Prabowo, telah ditandatangani. Surat (izin pemeriksaan Bupati) sudah turun, besok atau lusa mungkin sudah saya terima. Senin mungkin akan saya bawa ke Temanggung. Sekarang masih di Setneg, kata Kepala Polisi Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal Chaerul Rasjid kepada pers, Jumat (25/2).

Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar memperpanjang masa penahanan Bupati Blitar Imam Muhadi selama 30 hari. Sementara itu, Polda Jawa Timur (Jatim) gagal memeriksa Bupati Banyuwangi Samsul Hadi karena tersangka mengikuti acara ruwatan.

Puluhan LSM mendesak DPR memprioritaskan pembahasan dua rancangan undang-undang sebagai kunci dalam upaya pemberantasan korupsi. Kedua aturan ini masing-masing RUU Kebebasan Mendapatkan Informasi Publik dan RUU Perlindungan Saksi.

Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR membantah telah melakukan penggelembungan (mark up) dana pengadaan akomodasi apartemen bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta aparat penegak hukum berhati-hati dalam memeriksa kepala daerah yang diduga terlibat tindak pidana korupsi. Aparat harus menganalisis bukti-bukti yang ada bahwa indikasinya memang mengarah pada tindak korupsi. Ini karena bisa saja permasalahan keuangan yang muncul di daerah lebih disebabkan oleh tafsiran kebijakan yang berbeda. Jangan begitu saja menuduh, kata Presiden Yudhoyono dalam pidato pembukaan rapat kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia kemarin.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mengganti Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh yang dinilai tidak punya keberanian untuk memberantas korupsi. Sebagai pemimpin partai yang turut dalam pemerintahan, Tifatul mengaku tidak puas dan kecewa terhadap kinerja kejaksaan.

Pemeriksaan kasus korupsi yang diduga dilakukan seorang kepala daerah tidak boleh dilandasi oleh motif politik.

Program seratus hari pemerintahan SBY, telah berlalu. Berbagai aksi, reaksi dalam berbagai bentuk bermunculan. Istana banyak menuai kritik, demo dari berbagai elemen masyarakat, LSM dan mahasiswa. Para mantan kandidat presiden juga angkat bicara. Muara dari semua aksi adalah ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum. Apakah pemerintahan SBY gagal khususnya dalam penegakan hukum?

Hampir tiap hari koran memuat berita tentang anggota DPRD atau kepala daerah yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Beritanya bervariasi, namun tidak keluar dari tema korupsi itu. Ada yang dinyatakan ditahan, ada yang dinyatakan diinterogasi. Ada pula yang diberitakan dihujani pertanyaan oleh pihak Kejari, ada juga yang diberitakan sedang menunggu izin dari Presiden untuk diperiksa.

Irwan Prayitno tidak mengerti kenapa namanya masuk dalam daftar Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai anggota legislatif 2004-2009 yang diduga terlibat korupsi. Anggota FPKS DPR RI ini pun merasa difitnah.