Program seratus hari pemerintahan SBY, telah berlalu. Berbagai aksi, reaksi dalam berbagai bentuk bermunculan. Istana banyak menuai kritik, demo dari berbagai elemen masyarakat, LSM dan mahasiswa. Para mantan kandidat presiden juga angkat bicara. Muara dari semua aksi adalah ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum. Apakah pemerintahan SBY gagal khususnya dalam penegakan hukum?
Hampir tiap hari koran memuat berita tentang anggota DPRD atau kepala daerah yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Beritanya bervariasi, namun tidak keluar dari tema korupsi itu. Ada yang dinyatakan ditahan, ada yang dinyatakan diinterogasi. Ada pula yang diberitakan dihujani pertanyaan oleh pihak Kejari, ada juga yang diberitakan sedang menunggu izin dari Presiden untuk diperiksa.
Irwan Prayitno tidak mengerti kenapa namanya masuk dalam daftar Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai anggota legislatif 2004-2009 yang diduga terlibat korupsi. Anggota FPKS DPR RI ini pun merasa difitnah.
Anggota DPR RI asal FPAN AM Fatwa masuk dalam daftar Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai anggota legislatif 2004-2009 yang diduga terlibat korupsi. Fatwa menegaskan hal itu tidak benar.
DPR RI periode 2004-2009 dinilai tidak representatif, didominasi kekuatan status quo, dan 5 komisinya mayoritas beranggotakan pengusaha.
Negara kita berdasar Pancasila, dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kegiatan ibadah ritual sebagian besar rakyat terlihat baik. Tiap Ramadhan masjid ramai, tiap tahun sekitar 200.000 warga Indonesia menjalankan ibadah haji. Gereja-gereja pun umumnya ramai dikunjungi umat Kristiani. Begitu pula tempat ibadat lainnya.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Khairul Fuad, tersangka kasus korupsi dana APBD Kaltim tahun 2001-2003, resmi menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi Kaltim sejak Kamis (24/2) sore. Kejaksaan Tinggi Kaltim juga menahan dua tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi senilai sekitar Rp 85 miliar tersebut.
Putusan Mahkamah Konstitusi terus dijadikan bahan diskusi. Dalam diskusi yang diadakan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, sejumlah kalangan mendesak MK untuk memberikan penjelasan soal pertimbangan putusan itu. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diminta tidak terpengaruh dengan pertimbangan hukum MK ini karena yang mengikat adalah amar putusan MK.
Para cukong illegal logging yang kini menjadi buron Kejaksaan Agung memang sangat licin. Mereka terkenal sangat royal mengucurkan uangnya ke kantong-kantong aparat penegak hukum. Jurus suap ini semakin diintensifkan saat mereka menjalani proses hukum.
Peningkatan dana operasional menjadi salah satu fokus dalam program pembaruan kejaksaan secara institusional. Saat ini kinerja Kejaksaan Agung belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur dan dana operasional. Meskipun demikian, peningkatan integritas dan kualitas intelektual jajaran kejaksaan tetap merupakan syarat utama pembaruan kejaksaan.
