Sebagian besar kekayaan mantan menteri di era Presiden Megawati bertambah setelah pensiun dari kabinet. Ada beberapa menteri yang kekayaannya melonjak secara signifikan setelah menjabat tiga tahun. Pergerakan harta para mantan pejabat tinggi itu kemarin diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Illegal Logging. Kalimat asing ini begitu populer. Sangat sering terdengar. Sebab, itu sering dilontarkan banyak kalangan dalam berbagai forum. Awam mengartikannya dengan sederhana saja. Penjualan kayu tidak prosedural karena berasal dari pembabatan hutan dalam jumlah amat besar serta melanggar ketentuan HPH (hak penguasaan hutan). Bahkan, sebagian pembabatannya tergolong pencurian karena dilakukan orang-orang yang tidak berhak.
Keuangan negara tak pernah sunyi dari kebocoran, mulai tingkat pusat sampai daerah, bahkan sampai di tingkat terbawah seperti kelurahan, di perusahaan-perusahaan negara berstatus BUMN atau BUMD. Bahkan, terjadi juga di sejumlah instansi pemerintahan pusat. Kebocoran karena faktor korupsi, kolusi, atau kekeliruan manajemen sepertinya menjadi bagian integral yang tak terpisahkan dari penyelengaraan negara. Lalu, bagaimana peran lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)?
Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mengusut aspek korupsi di balik kasus pembalakan liar (illegal logging) yang marak, khususnya di Kalimantan dan Papua.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan keanggotaan DPR periode 2004-2009 tidak representatif atau tidak mewakili masyarakat pemilih. Pernyataan yang disampaikan kepada media pada Kamis (24/2) itu merupakan hasil kajian pemetaan parlemen yang dilakukan ICW terhadap DPR periode 2004-2009 baru-baru ini.
Bupati Temanggung Totok Ary Wibowo meminta Dewan Perwakilan Rakyat mengambil dokumen yang diambil paksa oleh kepolisian Temanggung untuk dikembalikan kepada pemerintah daerah. Dia juga meminta Dewan memerintahkan agar Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit keuangan atas pemerintah daerah yang dipimpinnya.
Sembilan menteri dan pejabat negara setingkat menteri dalam kabinet pemerintah Presiden Megawati belum menyerahkan perubahan laporan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka adalah Dorodjatun Kuntjoro-Jakti (Menko Perekonomian), Manuel Kaisiepo (Menteri Percepatan Pembangunan Indonesia Timur), Syamsul Maarif (Menteri Komunikasi dan Informasi), Sri Redjeki Sumaryoto (Menteri Pemberdayaan Perempuan), Nabiel Makarim (Menteri Lingkungan Hidup), Jacob Nuwa Wea (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Agum Gumelar (Menteri Perhubungan), M.A. Rachman (Jaksa Agung), dan Matori Abdul Djalil (Menteri Pertahanan).
Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan berjanji tidak akan memberikan putusan bebas kepada para koruptor yang mengajukan kasasi. Karena itu, masyarakat tidak perlu ribut bila pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) memutus bebas suatu perkara korupsi.
Pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya berwenang menangani kasus-kasus korupsi sebelum UU KPK diundangkan bersifat tidak mengikat. Hanya pengadilan yang berhak memutuskan apakah KPK berhak menangani kasus-kasus yang sedang ditanganinya. Sebab, masalah itu sudah masuk ke dalam penerapan hukum.
Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin mengumumkan kekayaan mantan dan pejabat negara. Tercatat, kekayaan 11 mantan menteri Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati Soekarnoputri memperlihatkan peningkatan pada akhir masa jabatannya, Oktober 2004.
