Kecenderungan pemerintah menunda-nunda terwujudnya pendidikan dasar gratis bagi semua rakyat sama saja dengan menghambat kesempatan bagi kalangan rakyat miskin untuk memperbaiki nasib melalui pendidikan. Sesuai dengan janjinya mewujudkan Indonesia Baru, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla perlu menjadikan pendidikan sebagai sektor prioritas.
Mulutmu adalah harimaumu! Itulah pepatah bijak yang menyadarkan kita untuk berhati-hati dalam berbicara. Konflik antara DPR dan Kejaksaan Agung (17/2/2005) membenarkan pepatah bijak itu.
Mahkamah Konstitusi harus bersikap transparan dalam menanggapi kritik sejumlah kalangan yang mempertanyakan kejanggalan putusan MK ini. Kejanggalan yang terdapat di dalam pertimbangan MK tersebut bisa terjawab jika terungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik putusan MK atas KPK itu. Perlu ada kesaksian kepada publik akan apa yang sebenarnya terjadi sehingga dapat menjawab pertanyaan publik akan pertimbangan hukum MK yang dinilai banyak kalangan berlebihan.
Praktik politik uang (money politic) mulai tercium menjelang pelaksanaan pilkada di Lamongan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Masyarakat Anti Korupsi (Permak) Lamongan, Achmad Sirojudin. Praktik tersebut terindikasikan dilakukan oleh para bakal calon bupati (bacabup) atau melalui tim suksesnya, ungkapnya kepada Radar Bojonegoro, kemarin.
Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan pertemuan lanjutan rencana pembentukan kelompok kerja terkait dengan penertiban bisnis Tentara Nasional Indonesia, seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Mantan Asisten Administrasi Provinsi Jawa Barat, Humaeni Safrudin (60), mengaku tidak dilibatkan dalam perencanaan dana kapling. Padahal, seharusnya ia dilibatkan karena ia bertugas sebagai koordinator lima biro, salah satunya biro keuangan.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto diam-diam telah melangkah melakukan penyelidikan adanya kejanggalan dalam pelaksaan proyek fisik Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Kota Mojokerto. Menyusul pada pelaksanaan proyek tersebut disinyalir menyalahi prosedur dan berbau KKN, di antaranya pelaksanaan proyek dilakukan dengan penunjukan.
Keinginan publik agar kasus dugaan suap terhadap Brigjen Pol Samuel Ismoko dibawa ke peradilan umum masih belum dilaksanakan. Hingga kemarin, tim penyidik pidana umum Mabes Polri berdalih belum menemukan bukti awal adanya penyuapan yang dilakukan para terpidana kasus BNI kepada Ismoko.
Maraknya illegal logging di Papua mendapat perhatian khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden menunjuk Kapolri Jenderal Pol Da
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung belum mengetahui pasti berapa kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi DPRD Kota Bandung periode 1999-2004 senilai Rp 10,4 miliar. Untuk memastikan jumlah kerugian, kejaksaan meminta bantuan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
