Keinginan publik agar kasus dugaan suap terhadap Brigjen Pol Samuel Ismoko dibawa ke peradilan umum masih belum dilaksanakan. Hingga kemarin, tim penyidik pidana umum Mabes Polri berdalih belum menemukan bukti awal adanya penyuapan yang dilakukan para terpidana kasus BNI kepada Ismoko.
Maraknya illegal logging di Papua mendapat perhatian khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden menunjuk Kapolri Jenderal Pol Da
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung belum mengetahui pasti berapa kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi DPRD Kota Bandung periode 1999-2004 senilai Rp 10,4 miliar. Untuk memastikan jumlah kerugian, kejaksaan meminta bantuan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Seiring dengan kian banyaknya para politikus yang terjerat pasal pidana korupsi, isu adanya politisasi kasus korupsi semakin santer. Apalagi menjelang pemilihan kepala daerah langsung, banyak pihak yang meragukan keaslian motif pengungkapan kasus korupsi yang diduga cenderung mengandung unsur politis. Jadi pengungkapan kasus korupsi bukan murni upaya untuk memberantas korupsi.
Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar, Senin (21/2), mengakui masih adanya pungutan liar terhadap masyarakat yang dilakukan polisi maupun pungutan dari polisi ke polisi.
Dengan langkah lunglai Hendri, 30, meninggalkan kantor Camat Sekupang, Senin (21/2). Betapa tidak, biaya pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) yang disiapkannya ternyata tidak mencukupi.
Jaksa penuntut umum Hasan Nurodin Achmad gigit jari. Tuntutan lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta yang diajukannya buat Ketua DPRD Cianjur Deden Zaini Dahlan kandas. Pengadilan Negeri Cianjur, Jawa Barat, pada 24 Juni 2004 memvonis bebas Deden dari dakwaan penyelewengan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp 3,1 miliar.
Delapan mantan anggota DPRD Kota Solo periode 1999-2004 yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana APBD tahun anggaran 2003 sebesar Rp4,3 miliar, kemarin, ditahan.
Perasaan gembira dan kecewa campur aduk dalam benak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki. Rasa gembira muncul karena permohonan uji materiil yang diajukan Direktur PT Putra Pobiagan Mandiri, Bram Manoppo, ditolak Mahkamah Konstitusi. Tersangka kasus korupsi pembelian helikopter Mi-2 merek PLC Rostov buatan Rusia itu mempersoalkan Pasal 68 UU KPK yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28i ayat 1 UUD 1945. Dalam pasal 28i ayat 1 disebutkan soal hak dasar untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
Saksi ahli dalam kasus korupsi bukan meringankan atau memberatkan. Dia harus figur yang independen. Karena itu, tidak kondusif jika saksi ahli dalam pengadilan kasus korupsi adalah figur tertentu yang kerap menjadi pembela atau pembela yang menjadi saksi ahli.
