Seiring dengan kian banyaknya para politikus yang terjerat pasal pidana korupsi, isu adanya politisasi kasus korupsi semakin santer. Apalagi menjelang pemilihan kepala daerah langsung, banyak pihak yang meragukan keaslian motif pengungkapan kasus korupsi yang diduga cenderung mengandung unsur politis. Jadi pengungkapan kasus korupsi bukan murni upaya untuk memberantas korupsi.
Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar, Senin (21/2), mengakui masih adanya pungutan liar terhadap masyarakat yang dilakukan polisi maupun pungutan dari polisi ke polisi.
Dengan langkah lunglai Hendri, 30, meninggalkan kantor Camat Sekupang, Senin (21/2). Betapa tidak, biaya pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) yang disiapkannya ternyata tidak mencukupi.
Jaksa penuntut umum Hasan Nurodin Achmad gigit jari. Tuntutan lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta yang diajukannya buat Ketua DPRD Cianjur Deden Zaini Dahlan kandas. Pengadilan Negeri Cianjur, Jawa Barat, pada 24 Juni 2004 memvonis bebas Deden dari dakwaan penyelewengan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp 3,1 miliar.
Delapan mantan anggota DPRD Kota Solo periode 1999-2004 yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana APBD tahun anggaran 2003 sebesar Rp4,3 miliar, kemarin, ditahan.
Perasaan gembira dan kecewa campur aduk dalam benak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki. Rasa gembira muncul karena permohonan uji materiil yang diajukan Direktur PT Putra Pobiagan Mandiri, Bram Manoppo, ditolak Mahkamah Konstitusi. Tersangka kasus korupsi pembelian helikopter Mi-2 merek PLC Rostov buatan Rusia itu mempersoalkan Pasal 68 UU KPK yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28i ayat 1 UUD 1945. Dalam pasal 28i ayat 1 disebutkan soal hak dasar untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
Saksi ahli dalam kasus korupsi bukan meringankan atau memberatkan. Dia harus figur yang independen. Karena itu, tidak kondusif jika saksi ahli dalam pengadilan kasus korupsi adalah figur tertentu yang kerap menjadi pembela atau pembela yang menjadi saksi ahli.
Koalisi Perlindungan Saksi meminta agar DPR memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi. Mereka beralasan, selain amanat Tap MPR, keberadaan RUU itu merupakan usulan inisiatif DPR dan sudah tersedianya bahan serta mitra kerja dalam pembahasannya.
Mahkamah Konstitusi kembali membuat gebrakan. Saat membacakan sidang uji meteriil permohonan Bram H.D. Manoppo tentang Pasal 68 UU KPK, muncul pertimbangan hukum yang menyertai keputusan menolak permohonan Bram. Kontroversi muncul berkaitan dengan pertimbangan MK tentang kewenangan hukum KPK tidak berlaku surut. Artinya kasus yang terjadi sebelum UU KPK diundangkan pada 27 Desember 2002 tak bisa ditangani KPK. Keruan saja pertimbangan ini menuai protes. Tak terkecuali dari Ketua KPK sendiri.
Sejumlah anggota DPR RI mengajukan hak angket (hak penyelidikan) untuk menyelidiki kasus lelang gula ilegal dengan anggaran sebesar Rp1,4 miliar lebih.
