Departemen Pertahanan memproyeksikan anggaran pertahanan untuk 2006 sebesar Rp 56 Triliun. Proyeksi anggaran untuk Departemen Pertahanan dan TNI ini telah diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, ada usaha-usaha untuk menghalangi atau bahkan melumpuhkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satunya, menurut Taufiequrachman Ruki, ketua komisi itu, berusaha meninjau kembali landasan yuridis pemberantasan korupsi.
Wali Kota Banjarmasin Midfai Yabani, kemarin, diperiksa di kejaksaan negeri setempat sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana APBD berkedok asuransi untuk 48 anggota DPRD Banjarmasin periode 1999-2004 sebesar Rp7,9 miliar.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk membatalkan rencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Adrian Herling Waworuntu dituntut hukuman penjara seumur hidup, denda Rp1 miliar, dan membayar uang pengganti sebesar Rp6,846 miliar dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, kemarin.
BPKP mengendus dugaan korupsi pada kontrak kerja Pertamina Balikpapan. Sudah masuk kepolisian.
Bambang Sutrisno adalah salah satu target buruan tim pemburu koruptor yang lari ke luar negeri. Bekas Wakil Komisaris Utama Bank Surya yang divonis penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu pergi ke Singapura untuk berobat. Dari Negeri Singa itu, dia sempat mengajukan banding.
Singapura dikenal sebagai suaka buron kasus korupsi di Indonesia. Ekstradisi mungkin mengurangi korupsi, tapi ekonomi tidak terpengaruh.
Meski Indonesia dan Australia menjalin perjanjian ekstradisi, ternyata tidak mudah mengirim pulang terpidana kasus korupsi yang lari ke Australia itu.
Pada April nanti delegasi Indonesia dan Singapura akan bertemu membahas ihwal teknis perjanjian ekstradisi. Ini adalah tahap paling rumit. Soalnya, kedua negara menganut sistem hukum yang berbeda. Jakarta merujuk pada sistem hukum Belanda, dan Singapura menganut sistem Persemakmuran (British Commonwealth). Pemahaman tindak pidana kedua sistem hukum itu bisa berbeda. Padahal kesepahaman itu menjadi titik tolak untuk menentukan kejahatan apa aja yang masuk dalam perjanjian ekstradisi.
