Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pernah dijuluki sebagai karya agung bangsa Indonesia karena baru pertama kali sejak proklamasi bangsa ini (mampu) membuat undang-undang yang berkenaan dengan tata cara berperkara di pengadilan setelah sebelumnya lama menggunakan HIR/RBg (hukum acara produk kolonial).
Sebanyak 18 anggota dan mantan anggota DPRD Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng), periode 2000-2004 dan 2005-2009, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat senilai Rp 2,9 miliar.
Wali Kota Bengkulu HA Chalik Effendi SE, Senin (21/2) mendatang, akan diperiksa kembali oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) setempat.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) peringkat lima besar daerah yang kasus dugaan kurupsinya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Sumsel berada bersama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Barat. Tentunya Sumsel menduduki peringkat pertama untuk luar Pulau Jawa. Menyusul Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Diduga terlibat tindak pidana korupsi, 35 mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Periode 1999-2004 akan segera diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Merauke.
Koordinator Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi (Forum 2004), Prof Dr Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji materil UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cacat hukum. Sebab, kata Romli, MK hanya memahami undang-undang itu pasal per pasal, bukan menyeluruh dari pembukaan sampai penjelasan.
Mantan Presiden Megawati pernah mengeluhkan soal buruknya birokrasi kita. Istilahnya birokrasi keranjang sampah karena perintah presiden kepada birokrasi pemerintahannya tidak dijalankan dengan baik.
Benarkah Kepolisian Negara RI merupakan institusi terkorup kedua, setelah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan hasil survei Transparency International Indonesia? Tentu saja, sanggahan akan langsung terlontar dari para pejabat Polri terhadap hasil survei ini.
JAKARTA kota terkorup di Indonesia. Hasil survei Transparency International Indonesia itu cukup mengagetkan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Tampaknya memang pantas Jakarta memperoleh predikat seperti itu. Sebab, bukan rahasia lagi, segala sesuatu di Jakarta serba duit. Mulai dari mengurus kartu tanda penduduk, memperoleh proyek, hingga melakukan bisnis.
Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa Nurdin Halid (47) yang didakwa mengimpor 72.438 metriks ton gula secara melawan hukum diancam hukuman penjara seumur hidup. Dalam sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (17/2), Jaksa Penuntut Umum Susanto mendakwa Nurdin melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
