Pemberantasan korupsi di Indonesia harus dimulai dari departemen yang paling banyak pengeluarannya. Karena korupsi sudah demikian kompleks, maka pemberantasannya pun harus dimulai dari sektor yang paling besar anggarannya. Demikian pernyataan advisor Anticorruption Partnership Bambang Widjojanto di Padang, kemarin.
Menpora Adhyaksa Dault menegaskan komitmennya untuk menyukseskan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi sehingga tidak mungkin dirinya melakukan korupsi.
Sekretariat Jenderal MPR diduga melakukan mark up dalam pengadaan akomodasi apartemen bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dalam sidang DPD 2004, sebesar Rp606.429.777.
Sekitar 75% cukong illegal logging, yang namanya diserahkan oleh Departemen Kehutanan kepada Kejaksaan Agung, ditengarai sudah melarikan diri.
Pemerintah membentuk operation room sebagai tindak lanjut dari pencanangan gerakan pemberantasan korupsi. Pembentukan ini untuk memantau perkembangan pemberantasan korupsi di berbagai kelembagaan pemerintah secara rutin.
Tersangka kasus korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo, Jawa Timur 1999-2004, IM mengembalikan uang sebesar Rp 195 juta kepada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum diperiksa, Jumat (7/1). Seperti diketahui Kejaksaan Negeri Sidoarjo saat ini tengah memeriksa sebanyak 38 anggota DPRD masa bhakti 1999-2004 sebagai tersangka di mana 16 di antaranya kembali dipilih sebagai anggota dewan untuk masa bakti 2004-2009.
Komisi III DPR berjanji akan memprioritaskan pembahasan RUU Perlindungan Saksi. RUU tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk diputuskan tingkat prioritas pembahasannya.
Surat jawaban Nabiel Makarim yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup kepada Menteri Pertanian Bungaran Saragih, 21 September 2001, menjadi penentu kapas transgenik merek Bollgrad produksi Monsanto Company bisa ditanam di Indonesia tanpa melalui amdal (analisis mengenai dampak lingkungan).
Menyusul pemberitaan mengenai potensi korupsi pascatilang, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Selasa (22/2), terlihat melakukan perbaikan mekanisme pengambilan surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan. Untuk mengambil SIM dan STNK yang disita polisi sebagai barang bukti pelanggaran, masyarakat harus melengkapi dengan bukti pembayaran denda tilang dari Bank BRI.
Kecenderungan pemerintah menunda-nunda terwujudnya pendidikan dasar gratis bagi semua rakyat sama saja dengan menghambat kesempatan bagi kalangan rakyat miskin untuk memperbaiki nasib melalui pendidikan. Sesuai dengan janjinya mewujudkan Indonesia Baru, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla perlu menjadikan pendidikan sebagai sektor prioritas.
