Mochammad Harun Let Let telah memerintahkan pembayaran pembelian tanah untuk Pelabuhan Laut Tual, Maluku Tenggara, sebesar Rp 10,8 miliar. Pembayaran dilakukan dengan transfer cek ke rekening Let Let di Bank BRI Cabang Sudirman, Jakarta, tanggal 30 Desember 2002.
KPK harus lebih aktif dan efektif dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, seperti yang menjadi harapan masyarakat. Saat ini, KPK masih diragukan dapat melaksanakan tugas memberantas korupsi dengan keterbatasan kewenangan dan sumber daya manusia yang dimilikinya.
Hingga saat ini, penyidik pada Kejaksaan Agung masih menyempurnakan berkas perkara dugaan korupsi dana Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia atau APHI yang merugikan negara Rp 54,6 miliar dan 3,75 juta dollar Amerika Serikat. Padahal, dua tersangka, yakni mantan Ketua APHI Adiwarsita Adinegoro dan mantan Wakil Ketua APHI A Fattah sudah ditahan di rumah tahanan Kejagung sejak 22 Desember 2004. Adapun tersangka lain, yakni mantan Wakil Bendahara APHI Zain Masyhur ditahan di rutan Kejagung sejak 12 Januari 2005.
Setelah kenaikkan harga bahan bakar minyak rata-rata 29 persen, selain aksi protes di mana-mana, sorotan keras juga tertuju pada program kompensasi untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM. Program itu diragukan efektivitasnya dapat sesuai tujuan, bahkan dinilai rawan korupsi.
Problem korupsi yang begitu akut di negeri ini adalah buah dari proses penyelenggaraan kekuasaan yang tanpa memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Berbicara tentang pemerintahan di Indonesia sejauh ini sama artinya dengan berbicara tentang sistem birokrasi yang tertutup dan eksklusif. Publik mempunyai akses yang sangat terbatas untuk mengetahui kinerja lembaga publik, ihwal lahirnya kebijakan, manajemen pengelolaan sumber daya publik, serta akuntabilitas pejabatnya.
Pendaftaran untuk menjadi anggota Komisi Yudisial berakhir 4 Maret 2005 ini setelah dibuka sejak 3 Februari lalu. Pendaftaran itu akan menyeleksi 14 (empat belas) personel dan menetapkan 7 (tujuh) di antara mereka sebagai anggota Komisi Yudisial.
Akhirnya, Selasa, 1 Maret 2005 (kemarin), pemerintah dengan penuh percaya diri mengumumkan kenaikan harga BBM rata- rata 30 %. Suara-suara keberatan dari masyarakat maupun DPR tidak dipedulikan. Memang presiden berkali-kali mengatakan, I don
Sekitar 300 warga yang menamakan diri Masyarakat Banten Peduli Hukum unjuk rasa di gedung kejaksaan tinggi setempat, Selasa (1/3). Mereka mendesak agar Gubernur Banten Djoko Munandar yang tengah diperiksa oleh kejaksaan ditahan karena diduga korupsi dana perumahan dan penunjang kegiatan DPRD sebesar Rp 14 miliar.
Sektor pendidikan akan mendapat tambahan dana sebesar Rp 4,2 triliun dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi-Bahan Bakar Minyak. Sebelumnya, sektor ini diputuskan mendapat tambahan dana Rp 1,4 triliun pada 2005.
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi termasuk satu dari 55 RUU yang menjadi prioritas pembahasan DPR dan pemerintah selama 2005. Ketua Badan Legislasi DPR A.S. Hikam mengatakan, penentuan prioritas RUU yang akan dibahas tahun ini merupakan persetujuan atas Program Legislasi Nasional DPR.
