Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nazaruddin Syamsuddin menegaskan pengadaan barang untuk keperluan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung akan dilakukan tanpa melalui tender, namun melalui penunjukan langsung karena keterbatasan waktu.

Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengatakan, tidak terjadi penyimpangan dalam pengadaan tank Scorpion Inggris. Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa kasus pengadaan tank Scorpion yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.

Komisi III DPR diminta desak pihak Polri dan Kejaksaan untuk mengusut kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan Gubernur Jambi (periode1999 - 2004), Drs H Zulkifli Nurdin, dan mantan Sekretaris Daerah tingkat I Jambi periode yang sama, Drs H Chalik Saleh MM.

Ada indikasi terjadinya penggelembungan (mark up) anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri (Depdagri), karena banyak item anggaran yang diajukan Depdagri ke DPR tidak masuk akal. Selain itu, anggaran yang disampaikan ke DPR itu tidak terperinci. Ini membuka peluang terjadi korupsi dana pilkada. Karena itu, DPR diminta untuk memotong sejumlah anggaran yang tidak logis dengan perhitungan yang sangat ngawur seperti itu.

Saat ini pemerintah disibukkan pembentukan tiga komisi pengawas eksternal untuk meningkatkan kinerja lembaga-lembaga penegak hukum, yaitu Komisi Yudisial sebagai pengawas peradilan, Komisi Kejaksaan sebagai pengawas kejaksaan, dan Komisi Kepolisian Nasional sebagai pengawas kepolisian.

Dugaan kerugian negara dalam kasus proyek penunjukan langsung di Kota Bengkulu yang dikenal dengan PL Gate hanya Rp 108.686.232,54. Indikasi kerugian itu terjadi pada dua proyek, yaitu renovasi Gedung Balaikota Bengkulu dengan nilai kontrak Rp 1.617.820.000, dan pembangunan Gedung C Kantor Wali Kota Bengkulu dengan nilai kontrak Rp 2.343.469.000.

Berdasarkan indikasi keterlibatan, status Gubernur NTT Piet Tallo terkait kasus dugaan korupsi dana proyek sarana kesehatan tahun 2002 senilai Rp 14,9 miliar adalah sebagai calon tersangka. Namun, Piet Tallo belum dimintai keterangan oleh polisi karena belum ada izin pemeriksaan dari presiden.

Mochammad Harun Let Let telah memerintahkan pembayaran pembelian tanah untuk Pelabuhan Laut Tual, Maluku Tenggara, sebesar Rp 10,8 miliar. Pembayaran dilakukan dengan transfer cek ke rekening Let Let di Bank BRI Cabang Sudirman, Jakarta, tanggal 30 Desember 2002.

KPK harus lebih aktif dan efektif dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, seperti yang menjadi harapan masyarakat. Saat ini, KPK masih diragukan dapat melaksanakan tugas memberantas korupsi dengan keterbatasan kewenangan dan sumber daya manusia yang dimilikinya.

Hingga saat ini, penyidik pada Kejaksaan Agung masih menyempurnakan berkas perkara dugaan korupsi dana Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia atau APHI yang merugikan negara Rp 54,6 miliar dan 3,75 juta dollar Amerika Serikat. Padahal, dua tersangka, yakni mantan Ketua APHI Adiwarsita Adinegoro dan mantan Wakil Ketua APHI A Fattah sudah ditahan di rumah tahanan Kejagung sejak 22 Desember 2004. Adapun tersangka lain, yakni mantan Wakil Bendahara APHI Zain Masyhur ditahan di rutan Kejagung sejak 12 Januari 2005.