Seperti layaknya manusia lainnya, anggota DPR ingin sejahtera. Mewakili rakyat Indonesia yang majemuk ini, menurut anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Djoko Susilo, tidak gampang. Sejumlah fasilitas yang diterima tak sesuai dengan tanggung jawabnya, ujarnya.

Sebenarnya, selain gaji, rupa-rupa fasilitas sudah mereka terima. Tiap anggota--yang jumlahnya 550--menerima gaji Rp 16 juta tiap bulan. Fasilitasnya pun banyak. Ada yang berupa dana kunjungan kerja ke daerah Rp 9 juta tiap empat bulan. Jadi mereka menerima fasilitas itu tiga kali dalam setahun.

Salah satu tugas anggota DPR adalah membahas undang-undang. Maka ada honor pembahasan Rp 1,75 juta per undang-undang yang dihasilkan. Sudah? Belum.

Mereka pun menerima bantuan biaya listrik dan telepon Rp 2 juta per bulan, bantuan pembelian kendaraan Rp 70 juta per masa jabatan, dan rumah dinas beserta fasilitasnya. Rumah (dinas) banyak tikusnya, ujar Djoko.

Ia menilai, sejumlah fasilitas tadi jauh di bawah yang diterima pejabat eselon I (setingkat direktur jenderal) di lembaga pemerintah. Apalagi menteri. Padahal DPR selevel dengan lembaga kepresidenan dan Mahkamah Agung.

Kondisi yang tak sejajar itu juga merangsang BURT menyiapkan revisi Undang-Undang Keuangan Negara. Intinya, parlemen ingin menentukan sendiri anggarannya.

Selama ini, pemerintah ikut menentukan dana untuk mereka. Agar (DPR) lebih independen (menentukan anggaran), kata Ni Gusti Eka Suhadari, Wakil Ketua BURT dari Fraksi PDI Perjuangan.

Anggota DPR juga manusia, kebablasan kalau tidak diawasi. purwanto

Sumber: Koran Tempo, 9 Maret 2005