Kompas, Rabu, 16 Februari 2005, memuat artikel dengan judul Proyek Pengelolaan Air Minum Segera Ditenderkan, yang berisi rencana pemerintah untuk segera melakukan privatisasi pengelolaan air minum. Segera yang dimaksud di sini benar-benar SEGERA karena tender sudah akan dimulai bulan depan, Maret 2005. Berita yang dilengkapi tabel berisi daftar 20 proyek penyediaan air senilai 380,5 juta dollar AS ini betul-betul mengejutkan mengingat sampai saat ini Peraturan Pemerintah tentang Air Minum dan Sanitasi serta Pengusahaan Sumber Daya Air belum disahkan, bahkan Desember tahun lalu, konsultasi publik masih dilakukan di beberapa kota untuk membahas rancangan PP ini.

Setelah kasus korupsi menyeret 38 mantan anggota DPRD Sidoarjo periode 1999-2004 sebagai tersangka, anggaran DPRD Sidoarjo terus turun. Penurunan terjadi sejak tahun anggaran 2004. Tahun 2005 ini pun anggaran wakil rakyat dipastikan drop.

Kepolisian Negara RI akan melakukan seleksi keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional secara terbuka mulai 15 Maret hingga 12 Mei 2005 melalui tim penyeleksi yang terdiri atas unsur Polri dan non-Polri. Anggota partai politik yang masih menjadi anggota parpol dilarang menjadi anggota komisi. Tim penyeleksi nantinya harus diberi wewenang penuh agar dapat mengajukan 12 calon anggota yang memiliki moralitas, pengetahuan, kualitas, dan integritas tinggi.

Terdakwa Adrian Herling Waworuntu dalam perkara korupsi Rp 1,214 triliun dari pembobolan Bank BNI Kebayoran Baru kembali dijerat pidana penggelapan dan penipuan 1 juta dollar Singapura dalam perkara kontrak jual beli pasir yang akan diekspor ke Singapura. Perkara penggelapan ini akan diadili di Jakarta Pusat.

Rencana Badan Urusan Rumah Tangga DPR untuk memperbesar tunjangan fasilitas kerja anggota DPR tidak tepat momentumnya.

Pemeriksaan 12 anggota DPRD Lumajang 1999-2004 yang masih aktif selangkah lagi segera direalisasikan. Gubernur Jawa Timur Imam Utomo memastikan bakal memberikan izin pemeriksaan anggota legislatif.

Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan kondisi Abdullah Puteh yang dinyatakan sakit oleh dokter. Puteh yang kini menjadi terdakwa kasus korupsi dan sedang menunggu tuntutan jaksa pada hari Senin (7/3) dirawat di Rumah Sakit Moch Husni Thamrin di ruang Presidential Suite, Lantai 8.

Dewan Perwakilan Daerah menilai komitmen Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberantas korupsi rendah. Ada indikasi kuat, korupsi di daerah merupakan hasil persekongkolan antara pemerintah daerah-DPRD dan jajaran kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian setempat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha menilai penjualan dua tanker raksasa (very large crude carriers/VLCC) milik PT Pertamina, yang berlangsung Juni 2004, merugikan negara mulai 20 juta dollar AS hingga 56 juta dollar AS. Hal itu akibat dari persekongkolan antara Pertamina dan Goldman Sachs sebagai pengatur (arranger) tender penjualan yang ingin memenangkan Frontline Ltd dari Swedia, sebagai pembeli.

Mabes Polri segera membuka pendaftaran anggota Komisi Kepolisian Nasional. Langkah itu diambil setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional yang ditandatangani pada 7 Februari 2005.