Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menggodok konsep Statutory Declaration dan Mareva Injunction. Kedua konsep itu dalam waktu dekat akan disampaikan kepada pemerintah.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) memberhentikan untuk sementara dua anggota PAN yang duduk di DPRD Sumatra Barat sebagai anggota dan pengurus partai.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sugiharto, Jumat (4/3), menegaskan akan segera menon-aktifkan Direktur Keuangan Pertamina Alfred Rohimone untuk mempermudah proses penyelidikan dan pengusutan kasus penjualan tanker raksasa Pertamina.

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia secara resmi menonaktifkan Komisaris Besar Irman Santosa, mantan penjabat Kepala Unit II Perbankan dan Ekonomi Khusus. Irman diduga menerima suap dari Adrian Waworuntu, terdakwa kasus pencucian dan pembobolan bank BNI sebesar Rp 1,7 triliun. Selain Irman, empat orang lagi yang diduga menerima suap juga akan dinonaktifkan.

Merasa dirugikan atas pemberitaan Tempo tanggal 10 Maret 2003, Tomy Winata mengajukan pengaduan kepada Kapolda Metro Jaya. Pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2004, Pemimpin Redaksi Majalah berita Mingguan Tempo Bambang Harymurti diperiksa Polda Metro Jaya sebagai tersangka sehubungan dengan pengaduan yang diajukan Tommy Winata karena telah mencemarkan nama baiknya terkait dengan pemberitaan diatas

Ancaman pemecatan status PNS tidak hanya menimpa empat tersangka korupsi Rp 97 miliar, Krisanto, Bangun, Rusdjan, dan Solichin. Tapi status PNS tersangka Bupati Imam Muhadi di Departeman Agama (Depag) juga terancam.

Model pengawasan apa pun tidak akan bisa menjamin dana kompensasi bahan bakar minyak untuk pendidikan bagi kalangan miskin sebesar Rp 5,6 triliun tidak terjadi kebocoran dan sampai ke sasaran yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya lebih memfokuskan pada upaya-upaya penggalian dana untuk pelayanan pendidikan dasar gratis.

Kompas, Rabu, 16 Februari 2005, memuat artikel dengan judul Proyek Pengelolaan Air Minum Segera Ditenderkan, yang berisi rencana pemerintah untuk segera melakukan privatisasi pengelolaan air minum. Segera yang dimaksud di sini benar-benar SEGERA karena tender sudah akan dimulai bulan depan, Maret 2005. Berita yang dilengkapi tabel berisi daftar 20 proyek penyediaan air senilai 380,5 juta dollar AS ini betul-betul mengejutkan mengingat sampai saat ini Peraturan Pemerintah tentang Air Minum dan Sanitasi serta Pengusahaan Sumber Daya Air belum disahkan, bahkan Desember tahun lalu, konsultasi publik masih dilakukan di beberapa kota untuk membahas rancangan PP ini.

Setelah kasus korupsi menyeret 38 mantan anggota DPRD Sidoarjo periode 1999-2004 sebagai tersangka, anggaran DPRD Sidoarjo terus turun. Penurunan terjadi sejak tahun anggaran 2004. Tahun 2005 ini pun anggaran wakil rakyat dipastikan drop.

Kepolisian Negara RI akan melakukan seleksi keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional secara terbuka mulai 15 Maret hingga 12 Mei 2005 melalui tim penyeleksi yang terdiri atas unsur Polri dan non-Polri. Anggota partai politik yang masih menjadi anggota parpol dilarang menjadi anggota komisi. Tim penyeleksi nantinya harus diberi wewenang penuh agar dapat mengajukan 12 calon anggota yang memiliki moralitas, pengetahuan, kualitas, dan integritas tinggi.