Meskipun masih berjalan, upaya Kejaksaan Tinggi Bali menyidik kasus dugaan penyimpangan dana APBD Bali tampaknya tersendat. Salah satu kendalanya adalah belum keluarnya izin pemeriksaan terhadap sejumlah tersangka dari Menteri Dalam Negeri dan Presiden.
Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh memutasi lima pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung dan sembilan kepala kejaksaan tinggi. Mutasi ini justru terjadi menjelang pergantian pejabat eselon I pemerintah yang saat ini tengah mendekati tahap pelaksanaan.
Komisi I DPR berkomitmen menjadikan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) sebagai prioritas pertama. RUU KMIP yang sudah diusulkan sejak tahun 2002 itu dirasakan perlu segera dibahas untuk mempercepat pemberantasan korupsi.
Diduga mengorupsi anggaran pembangunan tahun 2004 sebesar Rp 5,67 miliar, Kepala Suku Dinas Perumahan Jakarta Timur Bindu P Hutapea, Senin (7/3), diadukan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Asysyakur. Korupsi yang dipermasalahkan itu antara lain menyangkut pelaksanaan pembangunan di daerah Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, dan Cakung Barat, Kecamatan Cakung.
Hak suara dua Komisaris Pertamina, yakni Roes Aryawijaya dan Iin Arifin Takhyan, dibekukan dalam pengkajian dan pendalaman kasus penjualan tanker raksasa Pertamina. Langkah itu diambil supaya pengkajian oleh manajemen dapat lebih independen, mengingat kedua orang tersebut ikut menandatangani persetujuan penjualan tanker.
Pemerintah kembali menunjukkan sikap tegas dalam menyelesaikan skandal tanker Pertamina. Giliran dua anggota dewan komisaris Roes Aryawijaya dan Iin Arifin Takhiyan yang dicabut haknya dalam pengambilan keputusan di Dewan Komisaris Pertamina. Sebelumnya, pemerintah menonaktifkan Direktur Keuangan Pertamina Alfred A. Rohimone.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Subang Rachmat Dharma, S.H. mengaku institusinya kini menemui kendala dalam merampungkan proses penyidikan kasus mobilisasi-gate yang melibatkan anggota dewan periode 1999-2004. Kendala yang dihadapi Kejari Subang adalah belum turunnya surat izin dari presiden untuk memeriksa kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di lain pihak, Wakil Bupati Subang Maman Yudia menyatakan siap diperiksa berkaitan dengan kasus mobilisasi guna menjunjung tinggi supremasi hukum.
Wali Kota Banjarmasin Mifai Yabani, tersangka korupsi dana APBD 2004 Rp 7,9 miliar, akhirnya diperiksa Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanpa izin pemeriksaan dari Presiden RI, Senin (7/3). Wali Kota Mifai Yabani diperiksa sepanjang pagi hingga sore hari, didampingi dua pengacaranya, Fahmi Amrusy dan Adwin Tista SH.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Azwar Abubakar diminta segera menonaktifkan sementara Bupati Aceh Singkil Makmursyah Putra yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kas daerah sebesar Rp8,6 miliar.
Abdullah Puteh, terdakwa kasus pengadaan helikopter Mi-2 PLC Rostov buatan Rusia, dituntut delapan tahun penjara karena dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nonaktif ini juga dituntut uang pengganti Rp 10,08 miliar dalam waktu sebulan setelah keputusan berkekuatan hukum tetap. Tuntutan lainnya, ia diminta membayar denda Rp 500 juta subsider enam bulan penjara.
