Semua dewan pimpinan pusat dari empat partai yang berhak mengajukan calon Gubernur Sulawesi Utara periode 2005-2010 diminta secara cermat menyeleksi dan menetapkan empat pasang bakal calon dari seluruh 17 bakal calon gubernur yang sudah diajukan oleh pimpinan partai di tingkat provinsi.

Nantinya, melalui seleksi di tingkat dewan pimpinan pusat (DPP), empat partai akan menurunkan masing-masing satu pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) untuk dipilih langsung oleh rakyat pada 20 Juni 2005.

Pasangan terpilih akan menggantikan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Adolf Jouke Sondakh dan Wakil Gubernur Freddy Sualang yang habis masa jabatannya pada 16 Maret 2005.

Kami minta semua DPP empat partai dimaksud, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Damai Sejahtera, dan Partai Demokrat, tidak meloloskan para bakal calon yang sudah diketahui rakyat melakukan praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), ujar Jopie Worek, Koordinator Forum Bersama Tokoh Sulut, Minggu (13/3) di Manado.

Menurut Worek, jika para bakal calon yang terindikasi melakukan KKN itu lolos, selain merugikan rakyat dan pembangunan, partai juga bakal ditinggalkan para pengikut dan simpatisannya.

Saya tidak perlu menelanjangi (para bakal calon yang terindikasi melakukan KKN) itu di sini sebab ketelanjangan mereka karena praktik KKN sudah menjadi buah bibir rakyat sejak dua tahun terakhir ini, kata Worek.

Koordinator Lembaga Pengkajian Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan (LP3K) Sulut Paulus Sembel mengingatkan, ada di antara para bakal calon selama memegang kekuasaan berhasil menjadikan semua keluarga dekatnya menjadi anggota DPRD maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta.

Saya pikir, selain tokoh dimaksud tidak memiliki empati terhadap rakyat Sulawesi Utara, juga sebagai pemimpin ia sudah mempermalukan partai yang selama ini mendukungnya, ujar Paulus Sembel.

Pendapat senada disampaikan akademisi Wilson Wenas PhD dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang dihubungi melalui telepon, kemarin. Wilson, putra Sulut yang tinggal di Bandung dan peraih Habibie Award untuk bidang rekayasa teknologi pada Desember 2004 itu, menyatakan, sudah waktunya Sulut menampilkan pemimpin pemerintahan yang bebas KKN.

Konsolidasi
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Minggu kemarin mulai melakukan konsolidasi dengan kader dan simpatisan mereka untuk mendukung bakal calon Wali Kota Bandar Lampung dari partai itu. Konsolidasi dalam bentuk deklarasi dan kebulatan tekad itu digelar untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Juni 2005.

Acara yang berlangsung di Gelanggang Olahraga (GOR) Saburai, Bandar Lampung, itu dihadiri sekitar 5.000 kader, simpatisan, dan massa pendukung PKS. Dalam pilkada nanti, PKS mengusung pasangan Abdul Hakim dan Zainal Iskandar sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung. (FR/jos)

Sumber: Kompas, 14 Maret 2005