Menjelang digulirkannya dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah khususnya untuk sektor pendidikan, kini sejumlah daerah mulai melakukan publisitas tentang kondisi persoalan pendidikan di daerahnya masing-masing. Namun, disinyalir tak jarang dari data yang diekspose itu sengaja dibesar-besarkan agar mendapat dana yang besar pula.

Dari Kab. Purwakarta dilaporkan sebanyak 2.000 anak usia 7-12 tahun hingga saat ini belum menikmati bangku sekolah. Hal itu terjadi akibat ketidakmampuan orang tua dalam membiayai sekolah mereka. Bila kondisi itu dibiarkan, maka dipastikan akan menurunkan tingkat angka partisipasi murni (APM) bagi anak seusia itu dalam memasuki pendidikan sekolah dasar (SD). Padahal, APM SD di Kab. Purwakarta tahun 2004 lalu dinilai masih relatif baik hingga mencapai 92,40%.

Seharusnya 2.000 anak seusia 7-12 tahun itu berada di sekolah. Tapi dikarenakan orang tuanya tidak mampu membayar biaya sekolah sehingga terpaksa anak-anak tersebut diam di rumah atau turut membantu pekerjaan orang tuanya. Secara tidak langsung, kondisi ini akan mempengaruhi tingkat APM SD. Padahal yang namanya tingkat APM ini sifatnya wajib. Artinya anak seusia itu wajib mendapatkan pendidikan dasar, kata Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta, Drs. Ir. H. Didin Sahidin, NJ. MSP., ketika ditemui di Pendopo Pemda Purwakarta, Selasa (29/3).

Untuk membantu biaya sekolah, lanjutnya anak-anak yang belum menikmati pendidikan dasar, Pemkab Purwakarta kini tengah memprioritaskannya dari bantuan subsidi BBM di bidang pendidikan. Meski tahun ini belum diketahui jumlah dana serta jumlah penerima manfaatnya, namun diperkirakan pencairan dananya akan lebih besar dibanding tahun lalu.

Akan tetapi, kata Didin, penyaluran subsidi BBM untuk pendidikan tahun 2004 lalu bagi murid SD hingga SMU berupa beasiswa pendidikan, tak hanya murid yang tak mampu saja melainkan bagi murid yang berprestasi. Adapun besarannya, murid SD mendapatkan beasiswa per orang Rp 20.000,00., SMP Rp 25.000,00. dan SMU sebesar Rp 30.000,00. Selain itu bantuan bagi murid SMP tak mampu dari pemerintah provinsi sebesar Rp 1 juta/orang/tahun yang jumlahnya mencapai 4.659 siswa. Bantuan tersebut dimaksudkan untuk menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) sembilan tahun, katanya.

Lebih jauh ia menyebutkan, selain subsidi BBM itu akan dialokasikan bagi 2.000 anak usia 7-12 tahun yang tidak mampu sekolah, juga akan diberikan kepada 7.000 murid SD dan SMP yang terancam drop out (DO). Jumlah murid yang terancam DO sebanyak itu, masing-masing SD 1.592 orang dan SMP 5.408 orang.

Ia menambahkan, bantuan pendidikan lainnya yakni diambil dari APBD tahun 2005 Rp 6,12 miliar. Bantuan tersebut untuk membantu biaya SD/MI, SLB dan SMP/MTs, termasuk membebaskan SPP bagi semua murid SD. Cuma kalau subsidi untuk SPP gratis murid SD ini disamaratakan Rp 6.000 per siswa baik sekolah di kota maupun di desa, anggaran sebesar itu masih kurang. Harus ditambah lagi Rp 2 miliar. Kalau yang tahun lalu kan tidak begitu, subsidi SPP gratis ini dipatok dari Rp 3.500,00 hingga Rp 7.500,00 per siswa disesuaikan besaran SPP sekolah yang ada di kota dan di desa, katanya.

Di Kab. Kuningan
Sementara itu, menurut informasi yang diperoleh PRdari kab. Kuningan, Selasa (29/3), menunjukkan sedikitnya 3.500 siswa SD di Kuningan, tahun 2005 ini dipastikan terancam tidak bisa melanjutkan ke jenjang SLTP atau mengalami putus sekolah. Hal itu, diketahui dari jumlah pendaftar lulusan SD ke SLTP, dari 20.000 siswa, diperkirakan hanya 16.500.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kuningan, Drs. H. Momon Rochmana. perkiraan itu didasarkan kepada prosentase tingkat melanjutkan sekolah dari tahun ke tahun. Selain itu, juga dikaitkan dengan jumlah lulusan, serta kondisi ekonomi para siswa lulusan SD tahun 2005 ini.(A-67/A-98)

Sumber: Pikiran Rakyat, 30 Maret 2005