Amuk massa kemarin siang terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ratusan orang merusak Kantor Kejati (Kejaksaan Tinggi) NTB di Jl Langko, Mataram. Mereka berteriak-teriak memaksa Kajati (kepala Kejaksaan Tinggi) NTB agar tidak lagi mengusut kasus korupsi.
Upaya masyarakat untuk ikut serta mengawasi pemberantasan korupsi kembali dikebiri. Pada Senin (28/3) siang kemarin, demonstrasi antikorupsi yang dilakukan mahasiswa Universitas Taman Siswa Palembang, Sumatera Selatan, dibubarkan segerombolan laki-laki yang tidak jelas asal-usulnya.
SEMUA penyidik kejaksaan yang menangani kasus korupsi sudah diperintahkan untuk bersikap terbuka kepada masyarakat. Semua masukan dari pihak mana pun kami terima dengan tangan terbuka, ujar Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumsel, RMS Diponegoro.
Tenggat waktu 100 hari pemberantasan korupsi telah lewat, dan belum satu pun tersangka kasua korupsi yang ditahan. Akan tetapi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menyatakan tetap serius menangani kasus-kasus korupsi di Sumsel.
Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar turut memantau indikasi korupsi di daerah. Caranya, anggota DPR diminta memberikan laporan dugaan korupsi yang mungkin terjadi di masing-masing daerah perwakilannya.
Hingga hari terakhir masa pendaftaran calon anggota Komisi Kejaksaan kemarin, tercatat ada 178 orang yang mendaftarkan diri. Dari jumlah itu, menurut Sekretaris Panitia Seleksi Hendarman Supandji, kebanyakan adalah para advokat yang masih aktif, seperti anggota Tim Pengacara Muslim Mahendradatta.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menawarkan kerja sama dengan DPR untuk memberantas praktik korupsi di daerah-daerah. Tawaran itu disampaikan Wakil Ketua KPK Sjahruddin Rasul dalam pertemuan dengan Ketua DPR Agung Laksono di Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin.
Ribuan pendemo merusak kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram kemarin.
Sedikit 21 perwira menengah (Pamen) Polri, mulai komisaris hingga kombes, di Papua dan Irian Jaya Barat diduga terlibat illegal logging. Mereka sebelumnya memegang jabatan penting di Polda Papua mulai dari kapolsek hingga kapolres dan masih ada yang menjabat kapolres dan wakapolres.
Menteri Kehutanan M.S. Kaban mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
